REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Calon Kapolri, Komjen Timur Pradopo, ditantang sebagian anggota Komisi III DPR menandatangani pakta integritas. Timur sendiri hari ini sedang menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.

“Apa Bapak mau menandantangani pakta integritas,” tanya anggota Komisi III DPR dari Faksi Partai Gerindra, Rindoko, Kamis (14/10).

Menurut Rindoko, pakta integritas tersebut nantinya bisa digunakan untuk mengukur seberapa besar keberhasilan Kapolri dalam mewujudkan reformasi di bidang hukum dan reformasi di internal Polri itu sendiri. Rindoko juga mengharapkan, pakta integritas itu untuk menjamin institusi Polri bebas dari intevensi pihak manapun termasuk penguasa.

Senada dengan Rindoko, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hanura, Sarifudin Sudding, juga meminta Timur mau menandatangani pakta integritas jika terpilih sebagai Kapolri.

Alasannya, kata Sudding, 10 program prioritas yang dipaparkan Timur tidak ada yang baru melainkan telah menjadi rencara strategis (Renstra) Polri selama ini. “Banyak persoalan di kepolisian, dan apakah komitmen Bapak bisa dengan menandatangani pakta integritas,” cetusnya.

Dalam paparannya, Timur menjelaskan, dirinya akan melakukan revitalisasi Polri yang terangkum dalam (road map) yang ditargetkannya terealisasi di masa jabatannya sebagai Kapolri. Tiga road map revitalisasi tersebut adalah penguatan institusional, terobosan kreatif, dan peningkatan integritas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika