REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengamat politik dari Universitas Islam Nasional Azyumardi Azra bahkan lebih tegas mengatakan, bahwa Setgab hanya menguntungkan Presiden Yudhoyono dan Partai Demokrat.

"Partai Golkar harus berani membuat pilihan untuk keluar atau tidak dari Setgab karena Setgab itu sendiri tidak efektif, tidak konsisten dan cenderung sebagai 'bumper' saja," kata Azyumardi.

Menurut Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Partai Golkar adalah bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Yang penting bagi kami, Golkar adalah bagian dari koalisi pemerintahan dan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie adalah Ketua Harian Setgab," kata mantan Ketua Fraksi DPR RI ini.

Namun demikian, lanjut Anas, Partai Demokrat tidak akan ikut campur dengan masalah internal Partai Golkar, termasuk keinginan Golkar yang akan mengkaji kembali posisinya di Setgab. "Kami tidak boleh ikut campur dalam urusan internal Partai Golkar. Apa yang terjadi dengan Golkar, itu adalah internal mereka," kata Anas.

Sebelumnya, Ketua Umum Angkatan Muda Partai (AMPG) Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, AMPG akan meminta Partai Golkar untuk meninjau ulang posisinya di Setgab. "Boleh dong, AMPG DPP Partai Golkar berpikir ulang untuk posisinya di Setgab. AMPG akan mengkaji lebih dalam tentang keberadaan Partai Golkar di Setgab," kata Yorrys.

Permintaan itu, kata Yorrys, karena selama ini Setgab tidak konsisten dalam menjalankan agenda besar untuk kebaikan bangsa ini. Hal tersebut sangat berpengaruh pada partai-partai termasuk Partai Golkar. "Kalau kebijakan Setgab salah, maka yang terkena imbas adalah Partai Golkar karena Ketua Hariannya adalah Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie," tegas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika