REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) melarang kadernya yang menjadi wakil rakyat, baik di DPR maupun DPRD, mengikuti perjalanan dinas ke luar negeri yang belakangan ini menjadi sorotan masyarakat.
"Saya sudah mengeluarkan instruksi untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri dengan alasan apa pun sementara rakyat sedang kesusahan. Semua tingkatan kita tidak izinkan. Walaupun ada program tidak perlu diikuti anggota Partai Gerindra," kata Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jakarta, Sabtu.
Prabowo mengemukakan hal itu saat rapat pimpinan nasional (Rapimnas) III dan rapat kerja nasional (Rakernas) II Partai Gerindra yang diikuti para ketua dewan pimpinan daerah dan dewan pimpinan cabang partai itu.
Ditegaskannya, garis perjuangan Partai Gerindra jelas yakni sebagai partai pembela rakyat sehingga harus setia dengan kehendak rakyat.
"Rakyat kita tidak suka sama studi-studi banding. Ini sensitif, rakyat kita banyak yang susah. Anggaran perjalanan ke luar negeri cukup besar untuk APBN, kalau tidak salah sekitar Rp20 triliun. Kalau dijadikan sawah, berapa ratus ribu hektare? Berapa ratus ribu rakyat bisa hidup?" katanya.
Gerindra, kata Prabowo, akan memberikan sanksi kepada kadernya yang membangkang terhadap kebijakan yang telah digariskan partai.
"Tidak perlu dipertanyakan kalau sudah tidak mengikuti garis partai," tandas mantan komandan jenderal Kopassus itu.
Namun demikian, lanjut Prabowo, tentu ada langkah-langkah yang dilakukan terlebih dulu sebelum menjatuhkan sanksi keras.
"Kita punya majelis etik. Kita kekeluargaan. Biasanya disindir saja sudah mengerti. Seharusnya tanpa disindir juga mengerti, tapi kita maklum banyak anggota kita yang baru, mungkin belum pernah ke luar negeri," katanya.
Pada kesempatan itu Prabowo juga mengemukakan kebijakan partainya untuk tidak menyetujui pembangunan gedung baru DPR yang juga mendapat kritik keras dari masyarakat.
"Gerindra tidak setuju pembangunan gedung baru. Setiap anggota harus mendukung garis partai ini. Saya sudah memberi garis ini kepada fraksi kita di DPR," katanya.