REPUBLIKA.CO.ID, PADANG--Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, menilai sebagian masyarakat Indonesia belum matang berdemokrasi. Ini terbukti dengan banyaknya kasus pilkada yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi.

"Tahun 2010 ini telah diselenggarakan 244 pilkada, 191 di antaranya kini sedang digugat dan disidangkan di MK," katanya di Padang, Selasa (14/12).

Mendagri berada di Padang menjadi pembicara utama dalam seminar internasional oleh tiga universitas negeri di Padang bekerja sama dengan Universitas Deakin Australia.

Menurut dia, banyaknya kasus pilkada yang disidangkan tersebut adalah bukti belum matangnya rakyat Indonesia dalam berdemokrasi. "Pilkada di berbagai daerah itu banyak yang berkonflik, jika calon yang diusung kalah, rakyat berdemo seharusnya kan bisa dimusyawarahkan," katanya.

Demo yang berlangsung, kata Mendagri, juga banyak yang berujung konflik dan merusak sejumlah fasilitas umum. "Perkantoran dihancurkan, mobil dibakar dan banyak aksi anarkis lainnya ketika calonnya kalah dalam pilkada, padahal itu tidak perlu terjadi," kata Gamawan.

Dia mengatakan, kementeriannya kini sedang menginventarisir aset yang hancur dan rusak pasca pilkada tersebut. "Kami sedang mendata berapa jumlah gedung yang dihancurkan, mobil yang dibakar pasca pilkada di berbagai daerah itu," ujar Gamawan.

Ia menambahkan, seringnya masyarakat salah sasaran dalam menyampaikan aspirasinya. "Kewenangan masing-masing pemerintahan itukan sudah ada, walikota kewenangannya ada, gubernur ada, jadi masing-masing sudah punya bagian," tutur Mendagri.

Terkait itu, Gamawan meminta masyarakat untuk lebih matang dan belajar lagi bagaimana berdemokrasi serta mau menerima apa yang sudah diputuskan bersama. "Baik pemerintah maupun masyarakat, mari bersama-sama lagi belajar berdemokrasi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika