REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, siap membantu penegak hukum dalam mengusut kasus penyelewengan di lembaga yang dia pimpin. Termasuk, memberikan data wajib pajak (WP) dalam kasus Gayus Tambunan.
Dia mengakui, sepanjang 2010 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) banyak mendapat sorotan publik, misalnya dalam kasus Gayus dan Bahasyim.
"Kemarin sampai akhir tahun kita konsen di anggaran dan perbendaharaan. Saya akan yakini ini (data kasus Gayus) untuk direspon, jaga proses penegakan hukum untuk mendukungnya," katanya saat jumpa pers, Selasa (11/1).
Untuk itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memberi arahan kepadanya untuk memberantas segala bentuk kejahatan dan penyimpangan serta meningkatkan kinerja dan capaian.
Selain itu, kini UKP4 juga menjadi pengawas kinerja Kemenkeu. Dari hasil evaluasi, Agus mengatakan, kinerja DJP dan DJBC lemah di sisi tata nilai dan budaya kerja. Untuk itu Kemenkeu sudah menyelesaikan 73 program perbaikan sepanjang Agustus-Desember 2010 untuk memenuhi arahan presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika