Jumat 14 Jan 2011 05:06 WIB

Berkas Yusril & Hartono Masih Dipenuntutan

Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanusoedibjo
Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanusoedibjo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Berkas tersangka dugaan korupsi pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesudibyo, sampai sekarang masih berada di Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. "Berkas Yusril dan Hartono masih di penuntutan," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Babul Khoir Harahap, di Jakarta, Kamis (13/1).

Yusril Ihza Mahendra, mantan Menteri Kehakiman dan HAM dan Hartono Tanoesudibyo, mantan Kuasa Pemegang Saham PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD), ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Sisminbakum yang merugikan keuangan negara Rp 420 miliar. Sampai sekarang, keduanya belum ditahan dan perlakuan itu berbeda dengan tersangka sebelumnya, seperti, pada Romli Atmasasmita, mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM.

Kapuspenkum Babul Khoir Harahap menambahkan alasan masih tertahannya berkas Yusril dipenuntutan, karena masih ada kekurangan yang harus dipenuhi. "Berkasnya masih perlu ada yang dilengkapi," katanya.

Nanti, kata dia, setelah berkasnya dinyatakan lengkap maka akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan untuk segera ke pengadilan. Kejaksaan Agung menyatakan penyidikan kasus dugaan korupsi pada Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM yang diduga merugikan keuangan negara Rp 420 miliar, sudah sesuai dengan koridor hukum serta adanya putusan Mahkamah Agung.

"Tidak ada yang salah dalam penyidikan Sisminbakum," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Babul Khoir Harahap.

Ia menjelaskan dalam putusan MA untuk terpidana Yohanes Woworuntu, mantan Direktur PT SRD, dinyatakan secara bersama-sama dengan Yusril Ihza Mahendra dalam kasus Sisminbakum. "Jadi apa yang salah dilakukan oleh Kejagung dalam penyidikan Sisminbakum," ujarnya.

Kejaksaan Agung menyatakan penanganan dugaan korupsi pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM, murni hukum dan tidak ada unsur kepentingan sedikitpun. "Saya tidak punya kepentingan apa pun (dalam penanganan Sisminbakum)," kata Wakil Jaksa Agung (Waja), Darmono.

sumber : antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement