REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dua fraksi besar di DPR RI, PDI Perjuangan dan Partai Golkar, melalui juru bicaranya masing-masing mengharapkan publik tidak mempolemikkan gaji presiden karena hanya akan menambah persoalan yang tidak perlu.
"Itu tidak pantas, karena hanya menambah-nambah persoalan yang tak perlu," kata Anggota Fraksi Partai Golkar di Komisi I DPR RI, Paskalis Kossay kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin mengatakan, ada hal-hal lain yang bernilai lebih luhur untuk dibahas dalam membangun karakter bangsa lebih luar biasa di masa depan.
Meski demikian, kedua politisi tersebut senada menyatakan bahwa sesungguhnya pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di forum Rapat Pimpinan (Rapim) Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentang gajinya tak pernah naik selang tujuh tahun, juga tidak perlu terjadi.
"Kami menilai, tidak pantas seorang presiden mempersoalkan kenaikan gajinya. Apalagi itu di forum resmi sebuah institusi strategis dengan berbagai masalah sangat vital bagi negeri ini," kata Paskalis Kossay.
Sedangkan Tubagus Hasanuddin yang juga jenderal purnawirawan menilai, pernyataan Presiden Yudhoyono ini sangat disesalkan.
"Seorang presiden adalah juga seorang `negarawan` yang menjadi tolok ukur bangsanya. Yaitu bagaimana tentang nilai-nilai sebuah pengabdian, dedikasi dan keluruhan dari nilai sebuah perjuangannya," ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, mestinya dalam Rapim yang tidak setiap saat berlangsung ini, disampaikanlah tentang nilai-nilai luhur tersebut.
"Yakni mengenai semangat berkorban, keikhlasan berjoang, bukan malah sebaliknya, mengurai dan mempertanyakan upahnya yang diberikan Negara," tegasnya.
Tubagus Hasanuddin mengaku, pihaknya dan banyak purnawirawan serta kawan-kawannya di Komisi I DPR RI (membidangi Hankam, Luar Negeri dan Intelijen), banyak yang prihatin.
"Sebab, ketika bangsa ini terpuruk, justru pemimpinnya malah ikut mengeluhkan upahnya yang tak kunjung naik. Subhanllah....," tuturnya.
Namun, baik Tubagus Hasanuddin maupun Paskalis Kossay, sama-sama mengharapkan masalah itu tidak dibesar-besarkan lagi, cukup menjadi sebuah bahan pelajaran bagai seluruh pemimpin, juga para pemimpin.
