REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan demokrasi Indonesia yang kini tengah berkembang, dikuasai oleh para penjahat terutama koruptor."Ini termasuk tergolong demokrasi yang dikuasai para penjahat, yang paling banyak koruptor yang bisa mengendalikan dan mengatur lembaga - lembaga negara dan non negara," katanya di Jakarta, Minggu (23/1).

Ia mencontohkan Gayus HP Tambunan. Meskipun hanya pegawai pajak Golongan III A, namun dengan uang hasil korupsinya Gayus bisa mengendalikan berbagai lembaga negara. "Ia bisa mengendalikan kejaksaan, hakim, kepolisian, Imigrasi. Gayus bener-membangun jaringan kekuasaan yang bisa ia manfaatkan untuk keuntungannya," kata Arbi.

Bukan itu saja, Gayus pun dapat mengendalikan para aktivis yang selama ini memperjuangkan demokrasi. "Uang yang dikorupnya bisa mengendalikan bermacam-macam kekuatan, termasuk pejuang demokrasi, misalnya Buyung Nasution yang digaji dengan uang hasil korupsi. Rupanya orang yang kita hormati, tidak malu digaji Gayus dengan uang hasil korupsi," katanya.

Menurut Arbi, perkembangan ini cukup membahayakan bagi kelangsungan demokrasi. Sebab dengan uang hasil korupsi seseorang mampu

membuat jaringan kekuasaan dan mengendalikan lembaga-lembaga negara. Hal ini, lanjut dia, akan memicu ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga negara dan membuat demokrasi menjadi rapuh.

Sebelumnya Pengamat Politik Salim Said mengkhawatirkan terjadinya erosi demokrasi karena adanya proses krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga resmi negara karena tidak berfungsi dengan benar. "Saya khawatir, karena lembaga-lembaga negara ini tidak berfungsi dengan benar, bisa terjadi erosi demokrasi. Kita tidak bisa stabilisasi demokrasi kalau lembaga-lembaga ini tidak berfungsi dengan benar," ucap Arbi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika