REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Klub-klub sepakbola mesti berpikir ulang untuk kembali menikmati kucuran dana APBD guna membiayai biaya operasionalnya. Terlebih klub-klub asal Jawa Timur karena sang gubernur, Soekarwo, melarang keras penggunaan dana APBD untuk klub sepakbola.
"Itu telah menjadi prinsip dasar. Saya sangat mendukungnya," kata Soekarwo. ''Kalau saya, APBD itu harus fokus untuk pelayanan dasar. Jangan sampai bal-balan (sepak bola) dananya Rp20 miliar, tapi pendidikan dan air bersih malah tidak tersedia."
Pernyataan Soekarwo ini jelas membuat Arema Indonesia, salah satu klub elite Jawa Timur, harus kembali bingung. Sehari menjelang Kongres Tahunan PSSI pekan lalu, klub berjuluk Singo Edan itu sudah menyuarakan kekhawatirannya soal pelarangan penggunaan dana APBD untuk klub.
Rendra Kresna, presiden kehormatan Arema Indonesia yang mewakili manajemen Arema, saat itu mengaku bingung perihal ketegasan PSSI dalam ijin penggunaan dana APBD untuk sepak bola. “Kami akan meminta penjelasan dan ketegasan PSSI terkait program untuk memajukan sepak bola nasional. Tuntutan ini yang nantinya kami bawa dalam Kongres Tahunan PSSI di Bali,” kata Rendra seperti dikutip situs ongisnade.
Nurdin Halid, ketua umum PSSI, menjawab keraguan Arema Indonesia. Nurdin yang telah memimpin PSSI selama tujuh tahun itu menegaskan bahwa klub masih membutuh dana APBD.
Namun demikian, Arema Indonesia kini mesti kembali pusing dan khawatir karena pemerintah juga bersikeras mengharamkan penggunaan dana APBD untuk sepakbola. Selain Soekarwo, menkokesra Agung Laksono juga melarang alokasi dana APBD untuk operasional klub sepakbola.
Jika sudah begini, klub-klub termasuk Arema Indonesia perlu memperhatikan peringatan Dedy 'Miing' Gumelar. Komedian yang kini menjadi anggota DPR itu mengingatkan penggunaan anggaran APBD akan menyeret klub ke masalah hukum. "Ini harus diingatkan kepada bupati dan wali kota bahwa sejak 2007, dilarang mengucurkan APBD untuk klub-klub sepak bola," katanya.