REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego berpendapat, gaji presiden perlu dinaikkan untuk mencegah tindakan mencari pendapatan melalui penyalahgunaan kewenangan.

"Sebenarnya bukan hanya presiden, tapi para pengambil kebijakan, gajinya perlu naik dan disesuaikan. Masa gaji presiden kalah dengan direktur Pertamina," katanya di Jakarta, Selasa.

Namun demikian, menurut dia, dengan penambahan gaji presiden, maka pendapatan lain-lain, termasuk dana-dana non budgeter, harus dihilangkan. "Presiden membiayai sendiri kehidupannya dan apabila ada penyelewengan, meski kecil, harus ditindak," katanya.

Menurut dia, jangan sampai gaji terlihat rendah kemudian muncul "pendapatan lain-lain", dengan mencari sela kewenangannya yang bisa digunakan untuk memperoleh tambahan pendapatan. "Dan ini yang menimbulkan korupsi, baik di politisi maupun pemerintah, mencari sela untuk melakukan penyalahgunaan wewenang," katanya.

Ia tidak heran meski gaji kecil, pejabat namun mampu menumpuk kekayaan yang luar biasa. Ia juga menambahkan, seringakali ada motivasi menumpuk pendapatan karena pensiun yang didapat pejabat nilainya kecil sehingga sulit untuk kehidupannya setelah tidak lagi menjabat.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan langkah penyesuaian gaji presiden yang selama ini tertunda dimungkinkan. Menurut dia, penyesuaian gaji presiden dibutuhkan agar gaji para pejabat lainnya juga dapat disesuaikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika