REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menegaskan, rencana kenaikan gaji presiden dan pejabat negara lainnya seperti yang diumumkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak ada hubungannya dengan pernyataan Presiden soal gaji di Rapim TNI dan Polri pekan lalu.

"Kenaikan gaji itu tidak dadakan," kata Mubarok, Rabu (26/1). Dia menegaskan, Presiden pun mungkin tidak tahu kapan persisnya kenaikan gaji itu. Oleh karenanya, dia menampik dugaan jika kenaikan gaji presiden yang diumumkan Menkeu itu sebagai tindak lanjut pernyataan Presiden.

Mubarok mengingatkan, pemerintah sudah dari dulu memrogramkan remunerasi bagi pejabat negara. "Jadi, tidak mungkin ada kaitan dengan pernyataan Presiden," kata Mubarok. Terkait soal adanya gerakan pengumpulan koin yang untuk menambah gaji Presiden, Mubarok mengecam hal itu.

Dia menilai gerakan-gerakan tersebut sangat tidak sehat. Mubarok juga mengkritik anggota DPR yang ikut-ikutan dalam gerakan ini, seperti yang dilakukan Komisi III ketika menyediakan pengumpulan koin di pintu masuk rapat. "Itu lelucon yang tidak lucu, karena anggota DPR itu tahu persis maksud Presiden bukan meminta gaji," katanya.

Menurut Mubarok, kalau LSM wajar mendukung gerakan seperti itu, tapi kalau anggota DPR sudah tidak lucu. Mengenai gerakan serupa di internet, Mubarok tidak menganggap serius. "Kalau misalnya di internet itu ada 100 orang yang berbicara, sebenarnya itu cuma 10 orang saja," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika