REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Deklarasi Gerakan melawan Kebohongan yang digulirkan tokoh lintas agama ternyata tak hanya menyasar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dewan Perwakilan Rakyat juga dicap telah melakukan sejumlah kebohongan terhadap masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Sekertaris Eksekutif Kongres Wali Gereja Indonesia (KWI), Romo Benny Susetyo. Menurutnya, DPR telah menghianati rakyat, terutama dengan gagalnya memformulasikan sejumlah aturan yang pro-rakyat. "Jadi jangan kira poin dalam deklarasi itu cuma ditujukan kepada Presiden saja. Tapi wakil rakyat di DPR juga," tegas Romo saat dihubungi Republika, Rabu (26/1).

Dia menegaskan, segala pernyataan itu dikhususkan pada anggota yang jarang hadir. Dengan jarang hadir dalam tugasnya sehari-hari, sementara sang anggota menerima uang dari hasil keringat rakyat—tokoh lintas agama menilai sang anggota dewan telah melakukan kebohongan. "Itu yang harus ditegaskan. Gerakan ini murni didasari kepentingan umat. Jadi setiap otoritas yang berwenang tak hanya presiden juga harus terus diperingatkan," katanya.

Atas dasar itu, dia menolak apabila gerakan ini dikaitkan dengan kepentingan politis. "Ini lahir dari hati nurani. Karena itu kami minta semua pemberitaan yang jelas. Jadi DPR pun menjadi sasaran dari pernyataan ini," tambahnya.

Karena itu, dia mendesak pada pemerintah dan DPR untuk serius menjawab kritik dari para tokoh agama. Sejumlah kasus menjadi prioritas yang harus diselesaikan, di antaranya kasus lumpur Lapindo, Gayus, mafia pajak, dan peradilan, adalah hal yang wajib dituntaskan pemerintah dan DPR.

Ikuti Whatsapp Channel Republika