REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, menyatakan, pihaknya menghendaki penyelesaian segala macam politik sandera dengan ketegasan penegakan hukum secara tegas, obyektif dan adil. "Seperti yang saya sinyalir jauh sebelumnya, politik sandera ini hanya bisa diselesaikan dengan cara itu," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan hal itu sehubungan dengan penangkapan para politisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom pada 2004. "Ketika penegakan hukum terlambat dilakukan, maka akibatnya gampang dipersepsi sebagai balas dendam politik," katanya.

Ia lalu menunjuk sejumlah kasus besar yang banyak menyita energi serta perhatian publik.

"Tidak ada kata lain, semua kasus hukum yang besar, baik itu skandal Bank Century, mafia pajak, suap deputi gubernur senior BI dan lain sebagainya, harus dituntaskan secara transparan," tegasnya.

Mahfudz Siddiq juga mengingatkan KPK dan semua lembaga penegak hukum agar jangan terkesan melakukan aksi "tebang pilih" dalam pemberantasan korupsi serta penanganan masalah-masalah hukum lainnya. Artinya, menurut Ketua Komisi I DPR RI itu, tidak boleh ada pilih kasih dalam pemberantasan korupsi terkait skandal Bank Century, mafia pajak, dan suap deputi gubernur senior BI itu.

"Begitu pula kasus-kasus hukum yang melibatkan kepala-kepala daerah, tidak boleh tebang pilih. Itu sangat sensitif terhadap publik yang telah bersusah-payah memilih pemimpinnya," katanya.

Jika dalam 2011 ini semua kasus itu bisa dituntaskan, Mahfudz berharap, bangsa Indonesia bisa melangkah ke depan dengan tenang. "Sekaligus terbebas dari politik sandera," kata Mahfudz Siddiq.

Ikuti Whatsapp Channel Republika