REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mengatakan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi korban atas kegemaran pemerintah pusat membentuk berbagai lembaga baru khususnya soal wacana gubernur utama dan wakil gubernur utama dan dipastikan tidak akan menambah efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Keberadaan lembaga baru yakni gubernur utama dan wakil gubernur utama itu dipastikan tidak akan menambah efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di DIY," kata juru bicara F-PDI-P Alexander Litaay saat membacakan pandangan umum F-PDI-P atas RUUK DIY di komisis II DPR Senayan Jakarta, Rabu.

Menurut dia, Fraksi PDI-P pantas berprasangka bahwa DIY menjadi korban atas kegemaran pemerintah pusat untuk membentuk berbagai lembaga baru seperti yang terjadi di tingkat pusat.

Penyampaian pandangan fraksi-fraksi tersebut dihadiri oleh Mendagri Gamawan Fauzi dan Menkumham Patrialis Akbar dan perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lebih lanjut F-PDI-P menilai munculnya kekawatiran pemerintah jika Sultan dan Paku alam berusia senja atau sebaliknya merupakan kekawatiran yang cenderung mengada-ada.