REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kalangan muda dari Partai Golkar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan dan mengungkap semua pelaku kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda S Goeltom. Mereka meminta penuntasan kasus itu diselesaikan secara menyeluruh dan mengedepankan prinsip keadilan.

Koordinator Wilayah Jawa Banten Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM (PP BAKUMHAM) DPP Partai Golkar, Samsul Hidayat menuturkan, ditahannya sembilan kader partai Golkar tersebut adalah tindakan tebang pilih atau politisasi hukum yang dilakukan oleh KPK. Lantaran, jelas dia, hingga saat ini KPK belum memberikan memberikan gambaran kedudukan dan peran masing-masing pihak yang telah dimintai keterangan.

 "Siapa perencana?, pelaku?, dan yang membantu melakukan? serta yang  mengajukan? Kami ingin penjelasan resmi KPK soal ini," tuturnya sambil didampingi perwakilan kaum muda Partai Golkar lain diantaranya dari PP Lembaga Konsultsi dan Bantuan Hukum AMPI, Badan Advokasi dan Perlindungan Hukum (BAPH) DPP Baladhika Karya, dan PP LBH Kosgoro 1957 dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar, Senin, (7/1).

Dia menegaskan, jika penentuan peran dan kedudukan masing-masing pihak dalam perkara itu sangat penting karena dengan ditentukannya peran dan kedudukan masing-masing pihak maka perkara ini menjadi jelas dan transparan.  "Kami tidak akan menghalangi proses hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap Paskah Suzetta Cs, yang diduga terlibat dalam kasus suap tersebut. Namun, proses hukum itu harus adil," tegasnya.

Samsul menambahkan, jika pihaknya tengah mengkonsolidasi kekuatan untuk upaya advokasi sembilan kader Gokar yang kini berstatus tersangka itu. "Kami akan siapkan bantuan hukum," imbuhnya.

Selain itu, dia juga meminta agar masyarakat dapat terlibat aktif untuk memonitor kasus tersebut agar proses hukum berjalan transparan. agung budiono

Ikuti Whatsapp Channel Republika