REPUBLIKA.CO.ID, GAZA CITy - Faksi Palestin di Gaza, Selasa (8/2) tidak ada satu pihak dari faksi Palestina yang berhak melakukan keputusan unilateral untuk menyelenggarakan pemilu, terutama bila itu demi memenuhi keinginan khusus pihak asing.

Pernyataan itu muncul setelah otoritas Palestina di Ramallah memutuskan untuk menggelar pemilu wilayah pada Juli ini hanya di Tepi Barat, bukan di Jalur Gaza.

"Kami menekankan komitmen terhadap prinsip dasar sebuah pemilu, meski demikian kami menolak kontrol dan keputusan Fatah sebab menyangkut isu nasional yang seharusnya dilakukan dibawah konsesus nasional," demikian menurut juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri, dalam sebuah pernyataan.

Ia menambahkan bahwa atmosfer yang dibutuhkan dalam pemilu tak terdapat di Ramallah di mana menurut dia terdapat 'likuidasi' terhadap pergerakan perlawanan dan penangkapan serta penahanan ribuan anggota Hamas di Tepi Barat.

Otoritas di Ramallah sebelumnya mengumumkan rencana pemilu. Namun rencana itu diurungkan setelah mereka melihat kondisi tidak memungkinkan.

"Kami meyakini bahwa pemilu kali ini demi mengalihkan isu tentang pengungkapan sejumlah dokumen Al Jazeera yang memaparkan sepak terjang Otoritas Fatah dan pemimpinnya," ujar Abu Zuhri. Ia juga menuding bahwa pemunculan isu pemilu hanyalah upaya melarikan diri dari kemarahan yang dihadapi PA di jalan-jalan Palestina.

Pemilu, imbuhnya, tak akan memiliki nilai kecuali diselenggarakan dibawah konsensus nasional. "Hasil pemilu bentukan mereka tidak akang mengikatkan rakyat kami," imbuh Abu Zuhri. Hamas, ujarnya, menekankan bahwa tidak akan ada pemilu tanpa Gaza dan sebelum perpecahan di Palestina berakhir.

Gerakan perlawanan menuduh PA telah mengabaikan dialog untuk menciptakan pemahaman untuk rekonsiliasi Palestina.