REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO - Amerika Serikat mendesak Mesir segera mencabut undang-undang darurat dan melakukan reformasi yang demokratis sementara ara pemrotes melancarkan protes terbesar mereka terhadap Presiden Hosni Mubarak dalam unjukrasa tiga minggu. Tetapi Wakil Presiden yang baru diangkat Omar Suleiman, memperingatkan bahwa reformasi yang tergesa-gesa dapat menimbulkan "kekacauan" di negara paling banyak penduduknya d dunia Arab itu.

Di Kairo, ratusan ribu orang membanjiri Bundaran Tahrir,memuji aktivis jejaring sosial yang karismatik dan eksekutif Google yang laman Facebook membantu dimulainya protes 25 Januari yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak yang membawa spanduk memuji jejaring sosial Internet Facebook dan Twitter, yang menjadi alat penting mobilisasi bagi pihak oposisi, dan mengucapkan terima kasih kepada pengampanye jejaring itu seperti eksekutif Google, Wael Ghonim, yang pernah ditahan selama 12 hari.

Rezim itu sebelumnya mengeluarkan keputusan membentuk satu komite untuk mengawasi perubahan-perubahan konstitusi menjelang pemilu yang akan diselenggarakan September. Mubarak, yang berkuasa selama 30 tahun mengatakan ia tidak akan ikut mencalonkan diri dalam pemilihan itu dan Senin berjanji akan menaikan gaji para karyawan sektor publik sebanyak 15 persen.

Tetapi banyak pemrotes, mengecam atas pengangguran yang meningkat, inflasi dan penindasan dibawah pemerintahan Mubarak, menuntutu orang kuat berusia 82 tahun itu segera mundur. "Presiden itu menyambut konsensus nasional, menegasksn kita berada di jalan yang benar untuk mengatasi krisis sekarang," kata Wakil Presiden Suleiman, yang banyak pihak menganggap sebagai pemegang kekuasaan pemerintah.