REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO - Amerika Serikat mendesak Mesir segera mencabut undang-undang darurat dan melakukan reformasi yang demokratis sementara ara pemrotes melancarkan protes terbesar mereka terhadap Presiden Hosni Mubarak dalam unjukrasa tiga minggu. Tetapi Wakil Presiden yang baru diangkat Omar Suleiman, memperingatkan bahwa reformasi yang tergesa-gesa dapat menimbulkan "kekacauan" di negara paling banyak penduduknya d dunia Arab itu.
Di Kairo, ratusan ribu orang membanjiri Bundaran Tahrir,memuji aktivis jejaring sosial yang karismatik dan eksekutif Google yang laman Facebook membantu dimulainya protes 25 Januari yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak yang membawa spanduk memuji jejaring sosial Internet Facebook dan Twitter, yang menjadi alat penting mobilisasi bagi pihak oposisi, dan mengucapkan terima kasih kepada pengampanye jejaring itu seperti eksekutif Google, Wael Ghonim, yang pernah ditahan selama 12 hari.
Rezim itu sebelumnya mengeluarkan keputusan membentuk satu komite untuk mengawasi perubahan-perubahan konstitusi menjelang pemilu yang akan diselenggarakan September. Mubarak, yang berkuasa selama 30 tahun mengatakan ia tidak akan ikut mencalonkan diri dalam pemilihan itu dan Senin berjanji akan menaikan gaji para karyawan sektor publik sebanyak 15 persen.
Tetapi banyak pemrotes, mengecam atas pengangguran yang meningkat, inflasi dan penindasan dibawah pemerintahan Mubarak, menuntutu orang kuat berusia 82 tahun itu segera mundur. "Presiden itu menyambut konsensus nasional, menegasksn kita berada di jalan yang benar untuk mengatasi krisis sekarang," kata Wakil Presiden Suleiman, yang banyak pihak menganggap sebagai pemegang kekuasaan pemerintah.
"Satu peta jalan yang jelas telah diberlakukan dengan menetapkan jadwal untuk merealisasi peralihana kekuasaan yang damai dan terorganisasi," katanya dalam satu pidato televisi.
Wakil Presiden AS Joe Biden dalam satu percakapan melalui telepon dengan Suleiman mengulangi imbauan bagi perubahan politik "segera" dan "tidak dapat diubah", termasuk dialog nasional dengan oposisi, kata sebuah pernyataan Gedung Putih. Ia juga mengulangi imbauan-imbauan AS kepada Mesir
untuk segera mencabut undang-undang darurat, yang diperpanjang selama dua tahun Mei lalu, yang Washington sebut memberikan pemerintah kekuasaan untuk membatasi kebebasan-kebebasan dasar.
Tetapi Suleiman yang berbicara dengan para redaktur media lokal, memperingatkan terhadap perubahan yang terburu-buru dan mengatakan hanya dialog dan "satu program tindakan-tindakan yang berlanjut" dapat membawa pada perubahan. "Kedua, jalan alternatif adalah kudeta-- dan kita akan menghindari
itu -- berarti salah perhitungan dan langkah-langkah yang tergesa-gesa menghasilkan hal-hal lebih tidak rasional," katanya, yang dikutip kantor berita MENA.
Ia mengatakan pemerintah akan terus berunding dengan faksi-faksi dam pemuda yang menjadi pelopor protes-protes itu," menegaskan rezim itu tidak akan mundur, tidak ada kudeta , karena itu bearti akan terjadi "kekacauan", kata MENA. Mantan kepala intelijen itu juga memperingatkan terhadap imbauan bagi " melakukan perlawanan sipil" mengatakan seruan itu sangat berbahaya bagi masyarakat, dan kita sama sekali tidak akan mentoleransinya".
Wakil presiden telah mulai melakukan pertemuan dengan wakil-wakil sehumlah partai oposisi termasuk Ikhwanul Muslimin, tetapi tidak dengan beberapa kelompok pemrotes di jalan-jalan-- untuk menyusun rencana bagi satu transisi yang demokratis. Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan rakyat Mesir frustrasi dan menuntut"dilakukan reformasi" - tetapi menacabut imbauan-imbauan sebelumnya bagi penggantian Mubarak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika