REPUBLIKA.CO.ID,NAYPYIDAW--Pemerintah baru Myanmar dikuasai pensiunan perwira tentara, yang disahkan parlemen sebagai menteri kabinet pada Jumat, kata pejabat setempat. "Empat dari 30 menteri tidak memiliki latar belakang militer," kata pejabat Myanmar, yang tidak mau disebutkan namanya, kepada AFP.

Setengah dari anggota kabinet baru merupakan menteri dari pemerintahan militer sebelumnya. Kin Shwe, anggota majelis tinggi dari Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), mengatakan kepada AFP bahwa 30 calon menteri tersebut dicalonkan orang kuat penguasa Than Shwe dan disetujui parlemen secara mutlak.

Masih belum jelas nama pejabat yang akan menempati pos menteri di pemerintahan baru, namun Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Wunna Maung Lwin, tampaknya akan dipercaya menduduki jabatan menteri luar negeri, kata beberapa sumber resmi.

Letnan Jenderal Ko Ko diperkirakan menjadi Menteri Pertahanan. Pada pekan lalu, Myanmar memilih pensiunan jenderal --Perdana Menteri Thein Sein-- sebagai presiden baru negara itu, sebagai tanda bahwa hierarki militer tetap mencengkeram kekuasaan dalam sistem politik baru.

Pria berusia 65 tahun pemimpin USDP itu merupakan sekutu utama Than Shwe. USDP juga meraih mayoritas penuh pada pemilihan umum pada November lalu. Thein Sein adalah salah satu dari sekelompok jenderal yang melepas seragam militernya untuk ikut dalam pemilihan umum kontroversial pada tahun lalu, yang menurut kritikus adalah sandiwara untuk menempatkan tokoh militer di balik pemerintahan sipil.

Seperempat kursi parlemen juga diberikan khusus kepada militer, bahkan sebelum pemilihan umum pertama dalam 20 tahun terakhir itu berlangsung, yang dihiasi dengan ketidak-hadiran tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi dan klaim kecurangan serta intimidasi. Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi tidak memiliki suara di parlemen baru, karena partai itu dibubarkan setelah memilih untuk memboikot pemilihan umum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika