REPUBLIKA.CO.ID,NAYPYIDAW--Pemimpin junta Myanmar mengemukakan kepada rakyat agar menjaga "demokrasi" baru negara itu, sehari setelah parlemen menyetujui satu kabinet yang beranggotakan banyak perwira militer yang pensiun. Jendral senior Than Shwe menyeru rakyat "menangani setiap bentuk gangguan terhadap sistem baru itu" dalam sambutannya satu Hari Persatuan yang disampaikan wakil presiden baru diangkat, Tin Aung Nyin Oo. "Sistem demokrasi yang diberlakukan pada Uni Myanmar masih baru," kata pesan itu.
"Karena itu, seluruh rakyat perlu menjaga dan membangun bersama sistem demokrasi yang baru diberlakukan itu, yang telah dilaksanakan dengan usaha-usaha bersama pemerintah,rakyat dan Tatmadaw (militer)." Mantan para jendral tetap memegang jabatan penting di sistem politik baru Myanmar yang dikecam sebagai satu penipuan yang bertujuan menyembunykan kekuasaan militer dibelakang sistem sipil.
Seperempat anggota parlemen tetap dijatahkan kepada militer bahkan sebelum pemilu pertama dalam 20 tahun November lalu, yang dinodai oleh ketidak ikut sertaan pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi dan dituduh terjadi penipuan dan intimidasi. Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi tidak ikut dalam pemilihan parlemen itu setelah dilarang karena memboikot pemilu itu.
Pekan lalu negara itu menunjuk jendral pensiun dan sekutu penting Than Shwe, Thein sebagai presiden baru negara itu. Thein Sein, bersama dengan satu kelompok jendral, yang melepaskan seragam militernya ikut bertaruung dslam pemilu tahun lalu sebagai ketua Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), yang mengklsim mayoritas besar dalam pemilu itu.
Para pejabat, Jumat mengatakan separuh dari 30 menteri yang merupakan kabinet Thein Sein dalam rezim militer sebelumnya dan hanya empat orang yang tidak memiliki latar belakang militer. Than Shwe, yang memerintah negara itu tahun 1992, belum menunjukkan rencananya pada masa depan, tetapi para pengamat yakin ia mungkin akan berperan di belakang layar. Ulang tahun ke 64 Hari Persatuan itu dihadiri para anggota parlemen dan para pejabat pemerintah di ibu kota Naypyidaw.
Ikuti Whatsapp Channel Republika