REPUBLIKA.CO.ID, PARIS - Pemerintah Mesir meminta kepad Pemerintah Prancis untuk membebaskan aset-aset yang dimiliki para mantan pejabatnya. Tapi anehnya, Mesir tidak meminta hal yang sama terkait aset yang dimiliki presiden Mesir terguling Hosni Mubarak.
Demikian disampaikan jurubicara Menteri Luar Negeri Prancis Bernard Valero, Senin (15/2). Pemerintah Inggris sebelumya juga mengaku siap membekukan aset para mantan pejabat Mesir, namun tiak mengungkapkan nama-nama dari pejabat tersebut, yang mengarah ke pertanyaan tentang Mr Mubarak, yang diyakini memiliki miliaran dolar aset di luar negeri.
Valero mengatakan bahwa Prancis bakal menindaklanjuti permintaan Pemerintah Mesir tersebut. Ia juga menambahkan, " itu termasuk mantan Presiden Hosni Mubarak atau keluarganya.
Presiden Hosni Mubarak mundur setelah 30 tahun berkuasa setela dalam menghadapi protes besar-esar yang diilhami oleh pemberontakan di Tunisia. Dimana pada Januari Presiden Tunisia al-Abidine Ben Zine Ali yang telah memimpin 23 tahun terguling.