Rabu 16 Feb 2011 16:07 WIB

WikiLeaks: Kepala Dewan Tinggi Militer Mesir Tolak Reformasi

Panglima Tertinggi Mohamed Hussein Tantawi Soliman
Panglima Tertinggi Mohamed Hussein Tantawi Soliman

REPUBLIKA.CO.ID, Komandan militer yang bertanggung jawab untuk mengubah Mesir menentang reformasi politik, karena ia percaya "mengikis kekuatan pemerintah pusat", menurut kabel diplomatik Amerika Serikat. Panglima Tertinggi Mohamed Hussein Tantawi Soliman, yang juga merupakan Kepala Dewan Tinggi Militer yang mengambil kendali terhadap Mesir pekan lalu, juga menolak reformasi ekonomi, karena reformasi itu dapat membuat 'ketidakstabilan sosial".

Kabel dipolmatik yang terpublikasikan di situs WikiLeaks itu, menyeruakkan suatu pertanyaan tentang kapabilitas panglima tertinggi untuk mengawal transisi ke pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Selasa (15/2) The Daily Telegraph mempublikasikan dalam situsnyas sekitar 100 kabel diplomatik yang dituliskan diplomat AS di Kedutaan Besar AS di Kairo dan dikirimkan ke Washington. Satu, terkirim dari Kairo ke Washington pada Maret 2008 menjelang kunjungan resmi, yang melaporkan bagaimana pria 76 tahun itu yang menolak perubahan.

Kabel negara: "Tantawi telah menolak baik reformasi ekonomi maupun politik yang ia nilai bakal mengikiris kekuasaan pemerintah pusat. Dia sangat menekankan pada persatuan nasional, dan juga menolak kebijakan inisiatif yang dia dipandangnya sebagai upaya untuk mendorong perpecahan politik atau agama dalam masyarakat Mesir.

Peran Tantawi sebagai kepala negara sementara terbukti efektif setelah terbukti pada akhir pekan setelah Presiden Hosni Mubarak melarikan diri dari Kairo ke resor Sharm el-Sheikh. Pernyataan itu juga mengatakan penolakannya untuk reformasi ekonomi, yang telah dipromosikan Presiden Mubarak.

"Tantawai mempercayai bahwa rencana reformasi ekonomi Mesir akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dengan menurunkan GOE (pemerintahan Mesit) yang mengontol harga dan produk." Dia juga menolak berbagai macam kesepakatan yang berhubungan dengan peralatan militer dalam pertukaran untuk konsesi mengenai kebijakan hak asasi manusia, kata pernyataan itu.

Pejabat Mesir menduga bahwa bertambahnya umur Tantwai membuatnya kian konservativ dalam berpikir, dengan menjelaskan dia sebagai "umur dan perlawanan terhadap perubahan". Kabel diplomatik itu melanjutkan: "Dia (Tantawai) dan Mubarak menitikberatkan pada stabilitas rezim dan memelihara status quo sampai akhir dari masa kekuasaannya. Mereka tidak memiliki banyak energi, kecenderungan atau pandangan terhadap dunia dalam melakukan hal yang berbeda."

Kabel lain memperlihatkan bahwa selama untuk kekuatan militer Mesir, keduanya telah menyebarkan pengaruhnya di Mesir. Keduanya mengaku bahwa kekuatannya itu dilaksanakan dengan menggunakan veto kontrak komersial karena "keamanan".

Dalam pernyataan lain, yang dikirimkan pada September 2008, diungkapkan, "Dalam kontak kepada kita bahwa militer dan pemilik perusahaan, sering dikelola oleh pensiunan jenderal, yang sangat aktif di dalam air, minyak zaitun, semen, konstruksi, industri hotel dan bensin di angkatan bersenjata." Dia juga telah menyarankan bahwa "sejumlah besar tanah di Delta Nil dan pantai Laut Merah" telah 'dimiliki' angkatan bersenjata dan dianggap sebagai "wilayah pinggiran yang bermanfaat" dalam pertukaran untuk stabilitas dan keamanan.

sumber : The Telegraph
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement