REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengatakan upaya membongkar mafia pajak harus terus dilakukan tanpa membedakan orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus itu.

"Aparat penegak hukum harus bekerja makin keras untuk membongkar kasus mafia pajak tanpa pandang bulu. Siapa yang bersalah segera diproses hukum secara tegas, keras dan adil," kata Anas di Jakarta, Rabu (23/2).

Menurut Anas, hasil rapat paripurna DPR mengenai persetujuan pembentukan pansus hak angket pajak Selasa (22/2) kemarin sudah sesuai hitungan Demokrat sejak awal. "Tidak ada yang mengejutkan. Alhamdulillah, akal sehat lebih mengedepan," ucapnya, menegaskan.

Anas menuturkan pascarapat paripurna yang batal membentuk pansus angket pajak itu, DPR dan partai-partai harus mendorong dan mengawasi proses penegakan hukum terhadap para mafia pajak. "DPR harus memastikan daya bongkar aparat penegak hukum menjadi makin kuat dan efektif," tuturnya.

Rapat paripurna DPR dengan agenda pembentukan pansus angket pajak akhirnya memutuskan menolak usulan itu. Hal ini setelah dalam pemungutan suara 266 anggota yang dipimpin Partai Demokrat menolak. Sementara jumlah pendukung hak angket 264 anggota yang dipelopori Partai Golkar.

Partai Demokrat bersatu bersama PAN, 26 anggota PKB, PPP dan Gerindra menolak usulan yang diduga hanya untuk mempolitisasi upaya pemberantasan mafia hukum yang sedang berjalan saat ini. Sementara, Partai Golkar menggandeng PKS, PDIP, Hanura dan 2 anggota PKB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika