REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Apabila sanksi bagi anggota Fraksi PKB Lily Wahid dan Gus Choi diberikan dalam rapat pleno DPP PKB pada Senin (28/2) malam ini, hal itu bertujuan untuk menunjukkan PKB sebagai parpol yang loyal terhadap koalisi. Dengan begitu, hubungan PKB dengan koalisi, khususnya Partai Demokrat, makin membaik.

"Kalau dilihat dari konstelasi Demokrat-PKB, tentu dimensinya adalah menunjukkan eksistensi PKB sebagai loyalis," kata pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, Senin (28/2). PKB menunjukkan sikap loyalnya dengan mereduksi kekuatan-kekuatan atau orang-orang yang tak selaras dengan SBY.

"Lily dan Gus Choi memang sudah lama bukan menjadi mainstream dari kekuatan PKB di bawah Muhaimin (Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar)," kata Gun Gun. Perbedaan sikap Lilly dan Choi, ujar dia, bukan sebuah sikap yang serta merta ada saat Hak Angket Pajak. Namun, dalam konteks Hak Angket Pajak, Gun Gun melihat kemungkinan besar keduanya akan ditendang.

"Atau kalau tidak, diberi sanksi keras oleh partai. Paling tidak ada upaya memarginalkan keduanya dari kebijakan-kebijakan utama PKB," kata Gun Gun. Kondisi psikopolitik yang berbeda, menjadi hambatan politik Lily dan Gus Choi di PKB versi Muhaimin, meski Gus Choi sempat menyebrang dari kubu Gus Dur dan mencoba berkompromi dengan kubu Muhaimin.

Meski PKB akan dianggap loyalis dengan memberi sanksi kepada Lily dan Gus Choi, hal itu akan semakin memperparah konflik PKB. "Kian menunjukkan polarisasi yang monolitik atas 'klik' kekuatan Muhaimin dan menegasikan simpul suara kubu Gus Dur," ujarnya. Manajemen konflik di PKB akan mengarah pada zero sum game antara Kubu Gus Dur (Yenni) dengan Muhaimin.

"Jadi, jika simbol Lily dan Gus Choi dilepas, maka jelas PKB mendahulukan politik akomodatif dengan SBY dan kian membuka front dengan internal grassroot PKB," ujar Gun Gun menutup perbicangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika