REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - PDIP mendukung langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan reshuffle kabinet. Langkah itu harus dilakukan sebelum momentumnya hilang. PDIP hingga kini belum mendapat ajakan untuk berkoalisi maupun bergabung dalam kabinet.

"Secara politis PDIP mendukung upaya SBY secepatnya melakukan reshuffle. Kalau tidak, momentumnya hilang. Dan kalau terus menerus tidak akan ada pergantian, ini akan menganggu," ujar Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/3). Reshuffle yang tidak segera dilakukan itu akan membuat kebijakan politik pembangunan pemerintah tidak akan optimal.

Posisi politik PDIP, kata Tjahjo, tidak akan menempatkan posisi politiknya untuk ikut campur dalam suatu masalah rumah tangga partai lain. PDIP juga tidak terlibat untuk memengaruhi keputusan SBY terkait masa depan koalisi.

"Tidak ada secara formal pun Bapak Presiden menawarkan atau mengajak PDIP berkoalisi. Tidak pula soal bagaimana ketua MPR Taufiq Kiemas dan Puan (Maharani) yang melakukan komunikasi politik dengan Demokrat," katanya. PDIP ingin berkoalisi dengan rakyat di setiap keputusan pembangunan politik yang disampaikan pemerintah.

Terkait adanya partai yang bergabung atau keluar dari koalisi, Tjahjo mengatakan pihaknya tidak mencampuri hal itu. Dia mengatakan komunikasi Puan Maharani dengan tokoh politik parpol lain merupakan hal wajar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika