Jumat 11 Mar 2011 20:55 WIB

Wiranto: SBY Harus Klarifikasi WikiLeaks

Wiranto
Wiranto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pihak-pihak lain yang dilansir dalam data Wikileaks memberikan klarifikasinya, agar persoalan menjadi jelas.

"Ini kan sudah menimpa sebuah negara. Jadi biarkan saja yang bersangkutan atau yang terlibat masalah itu menjawabnya," tutur Wiranto di Jakarta, Jumat malam, menanggapi informasi Wikileaks yang dikutip dua media massa besar Australia.

Menurut Wiranto yang juga tengah meluncurkan bukunya berjudul "7 Tahun Menggali Pemikiran dan Tindakan Pak Harto", apabila semua informasi yang dilansir itu dianggap hanya yang tidak benar, maka sudah sewajarnya apabila dicari kebenaran peristiwanya.

Sebab, ujar Wiranto lagi, apabila ada suatu isu dan kemudian tidak ada bantahannya, maka semua isu akan dianggap sebagai suatu kebenaran. "Prinsip barat kan begitu. Jadi ya kita tunggu saja," ujar mantan Panglima TNI itu.

Saat ditanya apaka dirinya percaya tentang intelijen yang dimanfaatkan SBY, Wiranto menuturkan bahwa secara teroritis presiden memang berhak memerintahkan intelnya apa saja. Tapi, masih kata Wiranto, secara teoritis pula tentunya perintah itu tidak untuk kepentingan pribadi melainkan demi kepentingan negara. Hal tersebut karena intelijen bangsa ini dilatih dan dibiayai untuk mengatasi berbagai masalah keamanan nasional.

"Namun kalau seandainya berita itu itu (wikileaks) benar, menyedihkan kan. Mudah-mudahan saja semua tidak benar," ujarnya. Ditanya apakah yang dilakukan Wikileaks termasuk sebagai bentuk intervensi kepada Indonesia, Wiranto mengingatkan agar bangsa ini tidak melihat setiap persoalan dengan kacamata diri sendiri.

"Kacamata barat dengan kacamata timur kan lain. Mungkin yang baik untuk mereka belum tentu baik bagi kita. Yang lazim begi mereka belum tentu lazim bagi kita," tuturnya. Oleh karena itu menjadi kewajiban pemerintah untuk tetap menghadapi itu semua. Kalau itu semua merupakan sesuatu tuduhan yang tidak benar, maka pemerintah juga yang harus melakukan bantahan dengan argumentasi masuk akal.

 

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement