REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW - Rusia Senin (14/3) mengumumkan larangan kunjungan bagi Muammar Gaddafi serta membekukan seluruh aliran keuangan, yang mengaitkan kepada keluarga pemimpin Libya tersebut serta pejabat tinggi keamanan, yang terlibat dalam kekerasan terhadap oposisi. Keputusan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menetapkan larangan masuk dan persinggahan bagi Gaddafi dan 15 tokoh lain, termasuk anaknya serta "yang terlibat dalam tindakan kekerasan dalam melawan pengunjuk rasa".
Kelompok tersebut terdiri atas kepala regu keamanan pribadi Gaddafi dan Menteri Pertahanan serta Kepala Badan Intelijen Asing. Pembatasan bidang keuangan diberlakukan kepada enam orang di sisi Gaddafi, termasuk empat dari tujuh putra dan putrinya. "Tidak ada dana, harta keuangan atau pun sumber ekonomi akan ditawarkan kepada mereka secara pribadi atau secara hukum di wilayah Federasi Rusia," kata keputusan Medvedev.
Pernyataan itu dibuat empat hari setelah Medvedev menjatuhkan larangan ekspor persenjataan sejalan dengan dukungan Rusia terhadap sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dibuat segera dalam menentang pemerintahan Gaddafi. Selain itu, naskah keputusan Medvedev tersebut, yang disiarkan pada Senin, juga melarang ekspor segala kebutuhan dan pelayanan, yang berpeluang terkait kepada segala jenis tindakan militer.
Keputusan itu lebih lanjut menyatakan bahwa Rusia melaksanakan haknya untuk "memeriksa segala jenis muatan menuju atau dari Libya jika terdapat alasan untuk mengetahui bahwa muatan tersebut mengandung jenis barang terlarang" oleh keputusan dari Kremlin. Pejabat pertahanan Rusia mengatakan bahwa pelarangan ekspor senjata oleh PBB akan merugikan negara senilai empat miliar dolar Amerika Serikat dalam hubungan saat ini dan pada masa depan.
Pemerintah Rusia pada awalnya waspada untuk bergabung dalam mengritik rezim Gaddafi dengan dunia internasional dan menyatakan penentangan terhadap segala keterlibatan militer di Libya. Namun, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada pekan lalu menyatakan Rusia berkeinginan mengikuti anjuran negara lain tentang wilayah larangan terbang di atas Libya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika