REPUBLIKA.CO.ID,PEKANBARU--Pemerintah Provinsi Riau akhirnya mencairkan Rp 19,692 miliar dana intensif bagi 1.641 kepala desa dan lurah yang dianggarkan dalam APBD Riau tahun 2010 setelah sempat didemo.
"Dana intensif sebesar Rp12 juta per orang per tahun telah kita serahkan langsung hari ini kepada 1.641 kades dan lurah di hotel tempat mereka menginap sebelum kembali ke daerah." ujar Asisten I Provinsi Riau Bidang Pemerintahan, Abdul Latif, di Pekanbaru, Kamis.
Pada Rabu (16/6) sore lebih seribu kades itu merasa dibohongi sehingga melakukan demonstrasi ke Kantor Gubernur Riau, sebab dana insentif belum juga dicairkan meski sempat dijanjikan Gubernur Riau Rusli Zainal ketika membuka Temu Orientasi Kades dan Lurah se-Provinsi Riau 2010.
Kades-kades itu mengaku dipersulit Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Riau karena mereka dimintai berbagai persyaratan sebelum pencairan dana itu seperti membuat proposal, laporan perjalanan, dan membuka rekening bank pada hari itu juga.
Padahal dana insentif yang telah berjalan dalam tiga tahun terakhir selalu dicairkan pada bulan Maret setiap tahunnya, namun untuk tahun 2010 hingga bulan Juni belum juga dibayarkan kepada mereka.
Menurut Abdul Latif, telatnya pencairan dana intensif para kades dan lurah tahun 2010 itu terjadi karena kesibukan Pemerintah Provinsi Riau karena banyaknya berbagai persiapan dari kegiatan yang dilakukan seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak empat kabupaten di Riau 3 Juni lalu.
"Sebenarnya yang terjadi adalah salah paham ketika penutupan pertemuan orientasi kades dan lurah kemarin antara panitia, Biro keuangan dan para kades. Selain itu kami juga sibuk dengan berbagai kegiatan pemerintahan yang harus dijalankan," jelasnya.
Asosiasi Kepala Desa se-Riau menyatakan kesalahpahaman yang terjadi antara para kades dengan panitia karena kurangnya sosialisasi dari aturan baru dalam setiap proses pencairan dana di Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Riau .
"Para kades sangat mengharapkan dana intensif itu, dan dalam tiga tahun terakhir mereka tidak pernah dipersulit untuk pencairannya. Namun kali ini sudahlah telat tiga bulan, ditambah lagi berbagai persyaratan dan intensif itu disebut-sebut dana intensif operasional desa," jelas ujar Sekretaris Asosiasi Kepala Desa se-Riau, Marlius.
Ikuti Whatsapp Channel Republika