REPUBLIKA.CO.ID,TANJUNGPINANG--Pusat Pemerintahan Propinsi Kepulauan Riau yang berada di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, terancam gelap gulita karena PLN tidak mampu mengaliri listrik. Asisten Manajer Administrasi dan Humas PT PLN Cabang Kepulauan Riau (Kepri), Nasri, mengatakan infrastruktur di Pulau Dompak yang dibangun sejak tiga tahun lalu membutuhkan listrik sebesar 10 megawatt.

Sementara kapasitas listrik di Tanjungpinang sekarang hanya 38 megawatt alias seimbang dengan beban puncak total kebutuhan di sana. ''Kami tidak dapat menjamin penerangan di pusat pemerintahan Kepri, karena saat ini beban puncak seimbang dengan daya sehingga PLN tidak dapat menambah pelanggan,'' jelasnya, Jumat (25/6).

Pemerintah propinsi Kepri membangun gedung perkantoran pemerintahan, perumahan anggota DPRD Kepri, dan Universitas Maritim Raja Ali Haji di Pulau Dompak dengan menggunakan anggaran daerah sebesar Rp 1,3 triliun. Proyek pembangunan di pusat pemerintahan menggunakan sistem tahun jamak.

Nasri mengemukakan, daya listrik yang dibutuhkan di Pulau Dompak telah dimusyawarahkan Pemerintah Kepri dan Tanjungpinang dengan PLN. Untuk tahap awal pemerintah meminta persediaan listrik di Pulau Dompak sebesar 5 megawatt. Listrik di pusat pemerintah Kepri tersebut dapat terpenuhi setelah PLTU di Desa Galang Batang, Kabupaten Bintan, Kepri beroperasi.

Namun hingga sekarang PT Capital Turbin Indonesia, kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut belum dapat memastikan kapan dapat mengoperasikan PLTU tersebut. ''PT Capital Turbin Indonesia mengerjakan proyek PLTU dengan kapasitas 30 megawatt. Untuk tahap awal akan dioperasikan 15 megawatt,'' jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika