REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf mengkhawatirkan eksodus anak jalanan ke wilayah Jabar jika Jakarta bebas dari anak jalamam pada 2011, sehingga langkah antisipasi harus segera dilakukan dengan meningkatkan anggaran sosial bagi kabupaten/kota. Dalam sambutannya saat pembukaan "Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Musrenbang Kesos) yang dihadiri Menteri Sosial, Salim Segaf Al-Jufri di Bandung, Selasa, Dede mengatakan tidak hanya Jabar namun Banten juga akan terkena imbasnya karena wilayah yang paling dekat dengan Jakarta.

"Kami meminta agar pemerintah provinsi, kota dan kabupaten dapat meningkatkan anggarannya dari 0,3 persen menjadi dua persen karena pemasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ini bukan merupakan satu permasalahan yang mudah untuk diselesaikan sehingga memerlukan penanganan khusus namun mudah-mudahan dapat segera teratasi," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Jawa Barat Enni Heryani, mengatakan dalam Rencana Kerja dan Pendanaan (RKPD) Jawa Barat 2011, anggaran untuk Dinas Sosial hanya 0,3 persen dari APBD 2010 atau Rp24 miliar dan kegiatannya masuk dalam sub bidang dan bukan bidang tersendiri."Hal ini tentu saja akan berdampak pada penanganan masalah sosial di Jawa Barat terlebih kami memiliki 21 buah panti, sembilan balai dan 12 sub unit serta berbagai permasalahan termasuk antisipasi eksodus anak jalanan," katanya.

Untuk itu, lanjutnya, Dinas Sosial akan melakukan berbagai kajian yang mendalam untuk mengantisipasi masalah anak jalanan karena saat ini Jabar memiliki 3.1 juta orang dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam pembukaan Musrenbang Kesos, Menteri Sosial, Salim Segaf al-Jufri menargetkan Indonesia akan bebas anak jalanan pada 2014 menyusul target Jakarta bebas anjal pada 2011.

Ikuti Whatsapp Channel Republika