REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Walikota Yogyakarta Herry Zudianto melarang masyarakat setempat untuk menggelar tirakatan pada malam Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI saat memperingati HUT tersebut. Bahkan Herry sendiri tidak akan hadir dalam upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara di Yogyakarta pada peringatan kemerdekaan itu 17 Agustus 2010 mendatang.
"Tahun ini untuk malam peringatan HUT RI saya tidak ingin masyarakat menggelar tirakatan. Kalau tirakatan terus kapan senenge (senangnya)," tandasnya saat meresmikan Kampung Wisata Sosromenduran, Ahad (8/8).
Mulai 17 Agustus 2010 ini kata dia, setiap malam sebelumnya akan dikukuhkan menjadi Malam Tekad Mengisi Kemerdekaan dan bukan malam tirakatan. Menurutnya, saat ini tugas bangsa dan masyarakat Indonesia adalah mengisi kemerdekaan dan bukan hanya merenungi serta mengingat-ingat perjuangan merebut kemerdekaan.
Karena itu kata dia, sebagai bentuk mengisi kemerdekaan itu maka pada malam peringatan HUT RI setiap 17 Agustus tersebut seharusnya justru diisi dengan presentasi setiap wilayah tentang capaian pembangunan yang telah dilakukan setahun terakhir.
"Di malam itu jangan hanya katakanlah bercerita masa lalu, tetapi justru menjadi malam presentasi kemajuan wilayah. Dalam satu tahun ini dan tekad sekaligus tahun kedepan juga punya rencana apa. Pemerintah sengkuyung juga untuk itu," tegasnya.
Menurutnya penghormatan pada jasa pahlawan bukan dengan menyanyi-nyanyi dan menanti detik-detik proklamasi tetapi justru dengan langkah nyata dan tekad mengisi kemerdekaan yang itu harus dievaluasi setiap tahun melalui malam presentasi dan tekad di malam HUT Kemerdekaan RI tersebut. "Jadi istilah anak muda, setelah merdeka itu lalu so what gitu lhoo," tegasnya.
Herry sendiri mengaku sudah memperoleh ijin dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk itu. Termasuk ketidak hadirannya pada upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara di Yogyakarta pada 17 Agustus mendatang. "Saya akan membuat acara sendiri bersama seluruh masyarakat Yogyakarta untuk memperingati dan bertekad mengisi kemerdekaan. Bukan hanya dengan segelintir tamu undangan tapi dengan semua masyarakat," jelasnya.
Bahkan menurut Herry, seharusnya laporan pertanggungjawaban presiden dan kepala daerah itu juga dilakukan setiap 17 Agustus dan bukan pada Desember di setiap tahunnya. Sehingga roh untuk mengisi kemerdekaan itu tertangkap dengan baik.
Ketua Komisi A DPRD KOta Yogyakarta Chang Wendriyatno mendukung kebijakan Walikota Yogyakarta tersebut. Menurutnya Indonesia telah merdeka sejak 65 tahun. Tetapi kata dia, bangsa ini hanya terjebak untuk memperingati dan mengenang kejadian-kejadian yang telah dilakukan untuk merebut kemerdekaan itu.
"Yang dibutuhkan sekarang adalah mengisi kemerdekaan. Itu langkah bagus untuk membentuk semangatr bagi masyarakat kita agar bertanggungjawab dalam mengisin kemerdekaan ini dan tidak terjebak dalam acara seremoni semata," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika