REPUBLIKA.CO.ID, PAMEKASAN--Petani garam di Kabupaten Pamekasan, Madura berunjuk rasa ke kantor DPRD setempat, Selasa (10/8). Mereka menolak rencana pemerintah mengimpor garam karena dianggap merugikan petani.

Dengan membawa berbagai poster, massa yang berjumlah sekitar 100 orang dan menamakan diri Komite Arek Lancor Bangkit(Kalab) menuduh pemerintah tidak arif dan tidak berpihak pada rakyat kecil. Jika pemerintah bijak, tutur koordinator aksi Zainal Arifin, maka petani garam Madura diberdayakan dengan pelatihan dan bantuan modal sehingga menjadi sejahtera.

Sebaliknya, ujarnya, harga garam yang terus turun tak pernah dicarikan solusinya. "Cara yang mereka lakukan kapitalis dan tidak Pancasilais” kata Zainal, protes.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, H Muhdar Abdullah, yang menemui mahasiswa dan petani garam berjanji akan berusaha mempertemukan mereka dengan pihak terkait. "Kami akan menindaklajuti keinginan para demonstran ke gubenur Jawa Timur dan DPR," ungkapnya.

Zainal menegaskan Indonesia memiliki kepulauan besar, yakni 17.500 unit. Seharusnya, bisa diikuti dengan meningkatkan kesejahteraan petani garam. "Apalagi Pulau Madura yang kualitas garamnya terkenal di dunia, sehingga selayaknya pemerintah memberdayakan petani secara serius. Dengan begitu, kesejahteraan mengalir di bumi Madura,‘’ tuturnya.

Ia mengancam akan melakukan langkah serius jika pemerintah memaksakan diri mengimpor garam. Zainal menambahkan, jika pemerintah memaksa melakukan impor garam, berarti menyalahi aturan Mendagri pasal 3 ayat 1,2,3,4,5 dan 6 tahun 2007 tentang Pelarangan Impor Garam 1 bulan sebelum panen raya dan 2 bulan sesudah panen raya garam rakyat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika