REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG--Kian meluasnya kawasan rawan bencana letusan Gunung Merapi mengakibatkan jumlah pengungsi membengkak. Berdasarkan temuan Komisi VIII DPR RI, jumlah pengungsi Merapi yang ada di Kabupaten Magelang mencapai 60 ribu jiwa. Akibat ledakan pengungsi ini berdampak pada munculnya barak-barak darurat sebagai tempat untuk menampung para pengungsi seperti sekolah, masjid, aula, balai desa, dan gereja yang tersebar di Kabupaten Magelang.

Yang menjadi persoalan, barak dadakan ini tidak masuk data pengungsi. Hal ini mengakibatkan ratusan pengungsi dibeberapa kantong pengungsian terancam kekurangan logistik karena tidak mendapat jatah dari pemerintah atau BNPB dalam hal ini BPBD Jawa Tengah.

Fakta itu muncul saat rombongan DPR RI Komisi VIII melakukan sidak dalam rangka orientasi lapangan persiapan kerja pembentukan posko penanggulangan bencana Merapi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Kadir Karding mencontohkan adanya tempat pengungsian SMK Marsudirini di Jl Sleko, Kecamatan Muntilan. Di sekolah ini sudah dua hari terakhir ditempati sedikitnya 500 pengungsi dari Desa Ngargomulyo.

Namun sampai saat ini tidak masuk daftar pengungsian yang tercatat di Posko Pemkab Magelang. Di pengungsian yang berada diradius 18 kilometer ini banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. Di antarnya tidak adanya selimut, persediaan air bersih, serta para pengungsi hanya tidur beralaskan tikar. Bahkan ada seorang ibu manula dan balita dalam kondisi sakit belum mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan. "Tak seharusnya ada diskriminasi pengungsi yang terdata dan pengungsi yang tidak terdata. Kondisinya darurat jangan membeda-bedakan," tegas Karding, Sabtu (6/11).

Karding bersama anggota Komisi VIII lainnya, seperti Ina Amania (Fraksi PDI-P) dan Oheo Sinapoi (F-Golkar) berjanji untuk memastikan pemerintah dapat menjamin logistik kebutuhan mereka. Terutama para pengungsi yang tinggal di barak- barak yang belum terdata. "Kami meminta kepada aparat terkait untuk Kalau belum terdaftar ya didaftar jangan sampai muncul istilah 'pengungsi liar'. Mereka harus mendapatkan perhatian yang sama," ungkap politisi PKB ini.

Menurut Widoyo (42) Kepala Dusun Surobandan, Desa Banyudono sekaligus koordinator pengungsian menyatakan sudah selama tiga hari ini pengungsi sama sekali tidak mendapat logstik dari pemerintah. "Kita makan biasanya sehari sekali dari sumbangan dari warga sekitar yang peduli dengan keberadaan pengungsi diaula ini," tutur dia. Selain itu, tidak ada dapur umum dan cadangan logistik untuk para pengungsi yang disediakan oleh pemerintah. "Belum lagi persoalan kebutuhan MCK yang hanya tersedia tiga unit. Jumlah ini jelas tak seimbang dengan jumlah para pengungsi yang ditampung," imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika