REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--DPRD Jatim meminta pertanggungjawaban pemerintah pusat terkait dengan penutupan tujuh pabrik gula (PG) di bawah naungan PTPN XI. Bahkan, Komisi B secara tegas menolak rencana penutupan PG milik BUMN itu.

Menurut Wakil Ketua Komisi B, Anna Lutfie, sampai saat ini komisinya memang masih menunggu tanggapan PTPN XI.  ‘’Apakah tujuh PG itu ditutup atau memilih kebijakan lain,’’ papar dia, Senin (8/11).

Alasan dia, karena kendati Menteri BUMN, Mustafa Abubakar sempat menegaskan tidak akan menutup tujuh PG itu, pihak PTPN XI sampai saat ini masih belum bersikap. Makanya, kata dia, Komisi B menolak penutupan terhadap tujuh PG itu. ‘’PTPN memang belum bersikap atas komentar Meneg BUMN. Kami berharap Pemprov harus siap mengambil tindakan yang diperlukan. Yang pasti, kami tetap meolak penutupan itu,’’ tegasnya.

Untuk itu, adik kandung Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum ini menyarankan Pemprov Jatim segera mempersiapkan diri untuk mengambil langkah. Bahkan, dia mengimbau agar Pemprov melakukan koordinasi secara khusus dengan pemeirntah pusat.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Jatim, Suli Daim, meminta agar pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap masalah tujuh PG itu. Menurut dia, penanganan aset milik BUMN tersebut dinilai tidak seharusnya dilimpahkan ke Pemerintah Propinsi Jatim. ‘’Kalau diserahkan ke Pemerintah Propinsi Jatim, itu tidak tepat. Masalahnya, penutupan tujuh PG itu merupakan aset BUMN. Jadi, pemerintah pusat yang seharusnya memiliki kewenangan melakukan kebijakan,’’ papar Suli Daim.

Dia menjelaskan bahwa dengan adanya penutupan tujuh PG milik PTPN XI di Jawa Timur itu sangat rawan. Dampak sosial dan ekonomis terhadap masyarakat dinilai sangat tinggi. Apalagi, penutupan itu bisa menyebabkan pengangguran. Selain itu, petani tebu akan kesulitan menjual tebunya.

Makanya, dia meminta agar  PTPN bertanggung jawab dalam memberikan solusi sebelum menutup. Sebab, menurut sekretaris Fraksi PAN itu, penutupan tersebut hanya memberikan solusi sepihak. Dari aspek korporate, kata dia, mungkin tidak ada masalah. Namun, pada aspek sosial dan ekonomisnya bagi masyarakat justru bisa jadi persoalan besar.

Untuk itu, dia menyarankan agar petupan tersebut juga memperhitungkan dampak aspek sosial dan ekonomisnya. Sehingga, tida menimbulkan masalah sosial. Sebab, terang dia, jika tidak, nantinya menurut Ketua Barisan Muda PAN Jatim ini, Pemprov Jatim bisa terbebani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika