REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA-Akses peliputan media ke kawasan rawan bencana mulai dibatasi. Aparat pun memberikan alasan yang simpang siur.
"Nggak boleh ke atas,atas permintaan warga,"ujar salah satu petugas Polsek Cangkringan Iptu Doni di pertigaan Wukirsari-Argomulyo,Ahad (21/11).
Menurutnya sejak semalam ada instruksi untuk menutup beberapa jalan akses utama menuju dusun-dusun di radius 9 kilometer ke atas. Warga meminta penutupan pada aparat,terang Doni,karena mereka ingin kawasan tersebut aman dari penjarahan serta tak dijadikan obyek wisata baru.
Sayangnya,informasi dari Doni itu tak relevan dengan keterangan AKP Kardjiman. Ia menjelaskan,membagi-bagi beberapa sekat ruas jalan hingga radius sekitar 4 kilometer dari puncak. Seperti pertigaan Wukirsari,pertigaan kantor Kecamatan Cangkringan, dan Prapatan Cangkringan. "Penyekatan jalan ini atas permintaan BNPB agar masyarakat tak terkena dampak buruk,"papar Kardjiman.
Dari pengamatan Republika,beberapa wartawan media cetak lokal serta sebuah stasiun televisi swasta terpaksa menunggu saja di depan pos penjagaan jalan. Padahal,kamera mereka telah terpasang sebuah heli prototipe yang bisa menjangkau jarak 500 meter. Sehingga mereka tak perlu naik ke atas.
Sedangkan warga pun diperketat untuk naik ke atas. Mereka harus menukarkan kartu tanda penduduk ke polisi yang berjaga untuk ditukar dengan tag name. Kendaraan yang berseliweran pun sebagian besar milik para relawan dari berbagai daerah ataupun kendaraan aparat.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah ,Priyanto Djarot Nugroho mengakui,pihaknya meminta bantuan pengamanan pada TNI dan aparat kepolisian. Hal tersebut untuk menghindari penjarahan maupun mencegah warga yang tak berkepentingan menuju bekas rumah-rumah yang hancur.
