REPUBLIKA.CO.ID, BANGKALAN--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, menilai harga tanah yang terus melonjak tinggi akan menghambat pengembangan pembangunan di kaki Jembatan Suramadu. "Pascajembatan Suramadu dioperasikan, harga tanah di sekitar Suramadu naik drastis. Bahkan, ada warga yang mematok tanahnya dengan harga Rp1 juta per meter," kata Wakil Ketua DPRD Bangkalan, H Musawwir, Jumat.
Menurut Musawwir, jika tidak ada pengendalian harga tanah, pihaknya memprediksi pengembangan kawasan di sekitar kaki Suramadu akan sulit terwujud. Sebab, setelah bicara soal harga tanah, maka investor akan mundur. "Dengan harga Rp1 juta per meter, maka dana yang harus disiapkan oleh investor dalam pembebasan lahan seluas satu hektar sebesar Rp10 miliar. Hal ini tentu saja memberatkan para pemodal yang hendak mengembangkan usaha di kaki Suramadu," ucapnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, sambung Musawwir, sebenarnya telah menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pengembangan Kawasan Suramadu. Namun, persoalan melambungnya harga tanah serta berbagai kendala lainnya belum bisa terpecahkan. "Dalam konteks ini, investor membutuhkan ketegasan dari pemerintah pusat agar percepatan pembangunan di Madura segera dilaksanakan," ucapnya.
Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, sisi Surabaya seluas 600 hektar di sekitar kaki suramadu. Sementara di Bangkalan seluas 600 hektar dan kawasan khusus pelabuhan peti kemas di sekitar tanjung bulu pandan seluas 600 hektar.
"Setelah disesuaikan kondisi riil di lapangan, kota Surabaya hanya menyanggupi penyediaan lahan di kaki Suramadu seluas 250 hektar. Adapun penyediaan lahan di kaki Suramadu sisi Bangkalan, hanya sanggup 350 hektar hingga 375 hektar," ucapnya.
Ia mengaku, pihaknya tidak tahu secara pasti alasan pemerintah setempat tidak sanggung menyiapkan lahan seluas 600 hektar di kaki Suramadu. Namun, ia memprediksi salah satu indikatornya adalah masalah harga tanah. "Kalau harga tanah terus melambung, maka akan sulit untuk merealisasikan pembangunan di wilayah ini," ujarnya.
Musawwir menambahkan, proses pembebasan lahan untuk rest area Suramadu di desa Pampong, Kecamatan Labang, yang hingga kini belum kelar, lantaran belum ditemukan titik kesepakatan soal harga antara tim 9 (pembebasan lahan) dengan pemilik lahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika