REPUBLIKA.CO.ID,CILEGON--Pemerintah dinilai lamban dan tidak serius mengatasi antrean kendaraan yang akan melakukan penyebarangan dari Pelabuhan Merak, Banten menuju Bakauheni, Lampung. Antrean kendaraan yang memicu kemacetan sejauh 15 kilometer dari Pelabuhan Merak hingga ruas Tol Tangerang-Merak, Cilegon, Banten hingga kini belum terurai.
Anggota DPRD Banten, Sony Indrayana, mengatakan kemacetan yang terjadi di Merak sangat mengganggu transportasi dan distribusi barang antar pulau. “Ironisnya, tidak ada perhatian yang berarti dari pengelola pelabuhan maupun pemerintah terkait antrean yang sudah mencapai 15 kilometer ini,” kata Sony, Selasa (22/2).
Menurut Sony, antrean kendaraan yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah kapal yang melayani penyeberangan Merak-Bakauheni seharusnya sudah bisa diantisipasi jauh hari. “Namun, kenyataannya antrean kendaraan terjadi berulang kali,” kata Sony.
Pengamat transportasi, Turmudzi, menambahkan, stagnasi di Pelabuhan Merak sudah terjadi sejak sepuluh tahun lalu. Namun, hingga kini belum ada perbaikan pelayanan pelayaran yang signifikan. “Kondisi ini diperparah dengan peningkatan jumlah kendaraan yang menyeberang melalui Pelabuhan Merak-Bakauheni,” kata Turmudzi.
Menurut Turmudzi, selama satu dekade terakhir tidak ada perubahan sistem pelayanan penyeberangan Merak-Bakauheuni. Hal itu bisa dilihat dari mayoritas kapal yang beroperasi melayani penyeberangan sudah berumur lebih dari 20 tahun. “Persoalannya, kenapa kapal tua di sana tidak diremajakan ? Kenapa tidak diisi dengan kapal yang sehat sesuai dengan pertumbuhan kendaraan?” tanya Turmudzi.
Pemerintah, kata Turmudzi, terkesan membiarkan kapal yang sudah berumur dan tidak layak beroperasi. Sehingga, stagnasi di Pelabuhan Merak terus berulang-ulang dan memicu kemacetan hingga ke ruas Tol Tangerang-Merak. “Seharusnya pemerintah memberi kesempatan kepada swasta baru yang mau melayani rute Merak-Bakauheuni. Sehingga pemainnya tidak itu-itu saja,” kata Turmudzi.
Turmudzi menambahkan, pemerintah harus tegas membatasi kapal yang sudah tidak layak beroperasi. Selain itu, operator pelabuhan juga harus memperbaiki sarana dan prasarana, serta mengatur sistem perbaikan dan perawatan kapal secara berkala. “Tidak seperti sekarang, ada 10 kapal yang sedang docking secara bersamaan. Sehingga, jumlah kapal yang beroperasi berkurang signifikan,” kata Turmudzi.
Direktur Usaha Pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry, Prasetyo Bakti Utomo, mengaku kesulitan untuk mencari tambahan kapal untuk mengurai antrean kendaraan. Dari 33 kapal yang ada, kata Prasetyo, terdapat 10 kapal yang sedang dalam perbaikan dan sebanyak 4 kapal yang rusak. “Tinggal 19 kapal yang beroperasi. Dan kita bisa mengoptimalkan antara 16 sampai 18 kapal saja,” kata Prasetyo.
PT ASDP juga tidak bisa menggenjot frekuensi perjalanan kapal karena PT ASDP hanya memiliki 3 kapal, sedangkan 30 kapal lainnya milik swasta. “Karena itu kami minta perusahaan pelayaran agar memaksimalkan dan mempercepat pelayanan dengan tidak meninggalkan penegakan disiplin pelayaran,” kata Prasetyo.
Dengan kondisi yang ada, dalam sehari hanya mampu melayani 64 sampai 66 trip dari 72 trip yang ditargetkan. “Target tidak terpenuhi karena banyak kapal yang keluar istirahat,” kata Prasetyo.
Sementara itu, antrean kendaraan yg terjadi ruas Jalan Cikuasa Atas hingga mencapai sepanjang lima kilometer dari gerbang utama pelabuhan ASDP Merak.
Saptono, pengemudi truk pengangkut kelontong mengaku masih berada di jalur antrean Cikuasa Atas sejak dini hari hingga Selasa (22/2) siang. "Kenapa ya pak. Mobil saya sampai sekarang belum mendapatkan giliran masuk kapal. Ini tidak adil pak," kata Saptono dengan nada heran.
Penumpukan truk juga terlihat di dalam areal pelabuhan hingga jalan penghubung antara pelabuhan dan pintu Tol Merak (fly over). Masalah yg patut diwaspadai setiap terjadi antrean dan penumpukan kendaraan, biasanya adalah pungutan liar alias pungli terhadap calon penumpang pejalan kaki, sopir truk, dan kendaraan pribadi. "Biasanya pada saat terjadi penumpukan kendaraan, banyak sekali oknum pelaku punglinya. Mau bayar, perjalan lancar dan cepat. Tidak mau bayar ya harus ngantri," timpal Syahril, pengemudi colt diesel yg ditemui di lahan parkir Pelabuhan Merak.
Menurut Syahril, penyebab pungli, yakni ketika penumpukan kendaraan di Pelabuhan Merak khususnya jenis truk yang mengangkut sayur mayur, buah-buahan, atau kebutuhan pokok lainnya, untuk dibawa ke Sumatra. "Persoalan muncul ketika para sopir truk pengangkut barang dikejar target agar barang bisa sampai ke tujuan tepat waktu. Sementara antrean kendaraan untuk bisa masuk kapal bisa berjam-jam, bahkan bisa mencapai dua hari. Sehingga, pungutan-pungutan tak resmi pun marak," ungkap Syahril.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Biro Sekretaris Perusahaan PT ASDP Indonesia Ferry, Kristin Hutabarat, menampik tudingan adanya pungli di Pelabuhan Merak. “Tidak ada itu,” jawabnya singkat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika