REPUBLIKA.CO.ID,MAMUJU--Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, diduga berniat menolak program yang akan dijalankan pemerintah pusat di daerahnya berupa program konversi minyak tanah ke gas.
"Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju belum memberikan lampu hijau bagi pelaksanaan program konversi minyak tanah ke gas untuk dilaksanakan di daerahnya," kata Tim sosialisasi konversi gas ke minyak tanah, Sugeng, di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, program konversi gas sebelumnya telah disosialisasikan pemerintah di Provinsi Sulbar untuk dilaksanakan di sejumlah daerah di Sulbar, termasuk Kabupaten Mamuju, karena sulbar sudah ditetapkan pemerintah pusat sebagai daerah yang akan melakukan konversi minyak tanah ke gas sejak tahun 2010.
Namun, lanjutnya, program tersebut belum dilaksanakan di Kabupaten Mamuju karena Pemkab Mamuju tidak pro aktif untuk melaksanakan program tersebut. "Hingga Maret 2011 program konversi gas ke minyak tanah di Kabupaten Mamuju belum jelas kapan akan dilaksanakan, meskipun telah disosialisasikan sebelumnya oleh pemerintah di Sulbar," katanya.
Menurut dia, Pemkab Mamuju diduga tidak berniat menjalankan program pemerintah pusat tersebut, karena hingga Maret 2011 program konversi minyak tanah ke gas belum juga dijalankan meski sudah dilakukan pendataan masyarakat yang akan menjadi sasaran program itu.
"Pemerintah di Mamuju diduga berkompromi dengan sejumlah pangkalan minyak tanah yang menolak konversi gas dilakukan, sehingga Pemkab Mamuju tidak ingin menjalankan program pemerintah pusat tersebut," katanya.
Sales Representatif PT Pertamina untuk konversi gas di Sulbar, Taufik mengatakan, apabila pemerintah di Mamuju tidak menjalankan program tersebut maka anggaran negara yang sudah dianggarkan untuk program tersebut akan terbuang percuma.
"Kemudian masyarakat yang akan menjadi korban, karena selain tidak akan menerima gas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga akan kesulitan mendapatkan minyak tanah, karena meski konversi gas tidak berhasil dijalankan subsidi minyak tanah akan tetap ditarik yang membuat harga minyak tanah tetap mahal sehingga sulit dijangkau masyarakat," katanya.
Menurut dia, selain di Kabupaten Mamuju sejumlah Kabupaten lainnya di Sulbar seperti Kabupaten Polman dan Mamuju Utara juga belum melaksanakan konversi minyak tanah ke gas dan hanya Kabupaten Majene saja yang sudah melaksanakan program tersebut.
Untuk itu, pihaknya berharap, pemerintah di Mamuju serta sejumlah kabupaten lainnya yang belum melaksanakan program konversi minyak tanah tersebut dapat segera melaksanakan dan tidak menolak program pusat itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika