REPUBLIKA.CO.ID,MEDAN--Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara menyesalkan tertahannya barang dan peralatan pameran milik Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Malaysia, di Bandara Polonia Medan yang berakibat pada batalnya keikutsertaan mereka di Pekan Raya Sumatera Utara ke-40 yang dimulai Jumat lalu. "Tindakan Bea Cukai Polonia Medan yang menahan barang itu dengan berbagai alasan sangat disayangkan karena mengganggu hubungan baik yang selama ini sudah terbina," kata Ketua Kadin Sumut, Irfan Mutyara, Senin.
Hubungan baik Sumut dan Pulau Pinang itu sudah dilakukan dalam konteks kerja sama sebagai sistercity (kota Kembar) maupun konteks kerja sama ekonomi sub-regional yang dikenal dengan IMT-GT. Semakin disesalkan, karena meski koordinasi intensif yang sudah dilakukan Kadin Sumut, jajaran Pemerintah Provinsi Sumut dan pihak Konjen Malaysia di Medan dengan Bea Cukai Polonia Medan, Sabtu (19/3) tidak juga berhasil menyelesaikan masalah tertahannya barang milik pemerintah Pulau Pinang itu.
Pihak Bea Cukai Polonia Medan tidak bisa memberikan keputusan penyelesaian yang transparan, sehingga mengakibatkan pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang Malaysia akhirnya memutuskan untuk tidak berpartisipasi pada kegiatan PRSU tahun ini. "Harusnya meski ada persoalan administratif yang menjadi tanggung jawab pihak Malaysia yang belum terselesaikan, ada langkah penyelesaian yang konkret yang bisa diberikan Bea Cukai Polonia Medan," katanya.
Apalagi pihak Konsulat Malaysia di Medan menyatakan kesediaannya menyelesaikan segala hal yang terkait dengan menyerahkan dokumen yang diperlukan. Sebelumnya, ketika membuka PRSU, Jumat (18/3) malam, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menyatakan kegembiraannya melihat keikutsertaan Pulau Pinang, Malaysia, yang bukan saja menunjukkan Sumut dikenal dan dinilai memiliki prospek ekonomi, tetapi juga adanya hubungan baik.
Irfan yang juga sebagai Direktur Nasional IMT-GT JBC didampingi Wakil Ketua Hervian Tahier menyebutkan, masalah tersebut dikhawatirkan membuat pihak Kerajaan Pulau Pinang yang selama ini aktif berpartisipasi sebagai peserta PRSU setiap tahunnya, pada tahun-tahun mendatang tidak lagi ikut.
"Kejadian itu memberikan preseden buruk bagi dunia usaha, untuk itu Kadin mengharapkan koordinasi sinergis serta transparansi antarpihak dan dukungan penuh dari setiap instansi terkait berdasarkan koridor ketentuan dan peraturan yang berlaku, harus dipahami dan disepakati secara bersama untuk waktu-waktu mendatang," katanya.
Kalau masalah seperti itu masih terus terjadi, dikhawatirkan membuat pemerintah dan pengsuha Sumut tidak mampu memanfaatkan secara optimal berbagai bentuk kerja sama dengan negara Malaysia atau lainnya yang berakibat buruk kepada kemampuan untuk berkompetisi dan melemahkan kemampuan dalam mengantisipasi pelaksanaan komunitas ekonomi ASEAN 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika