REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD Irman Gusman terima kunjungan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis. Dalam kunjungannya Harry menyampaikan agar hubungan bilateral antara BPK dan lembaga tinggi negara meningkat. Antara lain dengan DPD. 

Harry mengungkapkan, peningkatan dilakukan agar korelasi pengolahan keuangan negara dengan kemakmuran rakyat semakin terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. 

"Kita ingin mempertegas pemeriksaan keuangan negara apakah betul hubungannya paralel dengan kemakmuran rakyat," katanya kepada Ketua DPD Irman Gusman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/11).

Menurutnya, BPK akan mengukur tingkat kemakmuran rakyat Indonesia. Caranya, melalui empat indikator indeks pembangunan global. Yaitu kesehatan, kercerdasan, daya beli, angka harapan hidup.

"Empat indikator kesejahteraan ini secara teknis akan kita bahas untuk meningkatkan kualitas pengolahan keuangan," kata Harry. 

Irman mengaku sepakat dengan strategi yang disampaikan BPK. Sebagai lembaga negara, DPD ingin setiap rupiah yang dikeluarkannya bisa berdampak pada kesejahteraan rakyat. 

Sehingga, kata dia, adanya kerja sama dengan DPD, BPK bisa memperpanjang kakinya sampai ke lembaga daerah. Karena kekayaan negara sejatinya tersimpan di daerah. 

Semua proyek yang direncanakan pemerintah pusat dilakukan di daerah. "Jangkauan kami bisa diperdalam sampai ke daerah. Sehingga hubungan baik ini bisa dilanjutkan dan ditingkatkan," kata Irman.