REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerapan sistem parkir meter di wilayah DKI Jakarta dinilai dapat memberi dampak positif. Hal ini terutama dalam membatasi jumlah kendaraan yang semakin hari semakin banyak di Ibu Kota.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sistem parkir meter membuat banyak pengendara berpikir ulang membawa kendaraannya. Hal ini karena mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal saat memarkirkan kendaraannya. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat beralih ke transportasi umum.
"Ini sebenarnya kan tehnik agar pengendara tidak parkir di tempat yang jadinya menimbulkan kemacetan. Selain itu mereka juga ujung-ujungnya malas bawa kendaraan karena harus keluar banyak biaya," ujar Basuki, Ahad (28/9).
Sistem parkir meter telah diujicobakan di Jalan KH Agus Salim, atau dikenal dengan Sabang, Jakarta Pusat, Jumat (26/9). Disana, sembilan unit mesin parkir meter diletakan secara terpisah-pisah.
Bagi para pengendara yang akan memarkir di Jalan Sabang, pertama-tama mereka harus memilih jenis kendaraan yang digunakan. Setelah memilih jenis kendaraan baik motor atau mobil, mereka menuliskan nomor polisi di mesin tersebut. Kemudian pengendara memilih durasi waktu parkir.
Setelah melengkapi informasi yang dibutuhkan, mesin parkir meter tersebut akan mengeluarkan sebuah struk. Kendaraan yang hendak meninggalkan area parkir kemudia harus menunjukan struk pembayarannya.
Jika pengendara melewati batas waktu dari yang dipilih, maka petugas meminta mereka menambah pembayaran. Uang pembayaran dimasukan ke dalam mesin parkir meter, yang saat ini disiapkan untuk menangkap koin senilai Rp 500 dan Rp 1000. Sebanyak 34 petugas parkir yang biasa beroperasi di Jalan Sabang juga akan dikerahkan untuk mengawasi sistem kerja parkir meter ini.
Pria yang akrab disapa Ahok ini juga mengatakan secepatnya sistem parkir meter ini juga akan diterapkan di beberapa wilayah lainnya. Wilayah tersebut diantaranya adalah Pasar Baru, Jalan Ir H Juanda, Jakarta Pusat, dan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ia memperkirakan dalam waktu dua hingga tiga tahun sistem ini dapat diterapkan di seluruh wilayah Kota Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika