REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia membantah adanya keterlibatan warga negaranya sebagai hacker menggelembungkan suara untuk salah satu kontestan peserta Pilpres 2014.

"Kedutaan Besar Korea membantah sepenuhnya dugaan keterkaitan warga negara Korea dalam kasus tersebut," dalam rilis Korean Cultural Center Indonesia, Rabu (23/7).

Ia menjelaskan, pada 19 Juli 2014, terdapat berita tentang penangkapan "Hacker" berasal dari Korea Selatan, serta WNA lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Namun, mereka tidak ada kaitannya dengan proses pilpres di tanah air.

Sebelumnya,Ketua Tim Koalisi Merah Putih Perjuangan untuk Kebenaran dan Keadilan Letjen (Purn) Yunus Yosfiah menyebutkan adanya 37 hacker asal Korea dan Tiongkok yang menggelembungkan suara golput.

"Sekitar 4 juta suara dimanipulasi," katanya.

Para hackers itu, kata dia, memanipulasi penggelembungan suara golput di beberapa kecamatan di Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Utara.

Kasus itu, ia menambahkan dalam penanganan Bareskrim Polri. "Sekarang sedang dilaporkan ke Bawaslu," katanya.

Hal itu juga yang menjadi pertimbangan untuk menarik diri pasangan Prabowo-Hatta dalam tahapan rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dikatakan, adanya bukti itu menunjukkan pelaksanaan Pilpres 2014 jauh dari harapan dengan demokratis dan jurdil.