REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna mengapresiasi gagasan capres terpilih, Joko Widodo (Jokowi) tentang menteri kabinet yang tak boleh memegang jabatan pengurus di struktur partai.
Menurutnya, gagasan Jokowi merupakan bantahan atas pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang menyebutnya sebagai petugas partai.
"Penegasan Megawati bahwa Jokowi adalah petugas partai dengan sendirinya pupus," kata Budyatna saat dihubungi wartawan, Selasa (12/8).
Ia mengatakan, gagasan Jokowi tidak hanya berimplikasi pada partai pengusung seperti Nasdem, PKB, dan Hanura. Tapi juga partainya sendiri yakni PDI Perjuangan.
Artinya, apabila ada elite PDI Perjuangan yang ingin menjadi menteri maka mereka harus melepaskan posisi sebagai pengurus partai.
"Puan Maharani sekali pun harus melepas jabatan apabila ingin masuk di jajaran kabinet," ujarnya.
Budyatna menilai Jokowi menyadari benar peran penting rakyat dan para relawan dalam kemenangannya. Untuk itu Jokowi merasa perlu mengambil jarak dari pengaruh partai yang mengusungnya.
"Dia ingin menegaskan bahwa dirinya yang dipilih rakyat untuk menjalankan keinginan rakyat dan bukan keinginan partai saja," ujar Budyatna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika