REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan PNOS Technology Group Australia untuk melakukan pengawasan bidang kesehatan menggunakan teknologi informasi dan informatika (ICT). Kerja sama yang bernama In Health itu, diklam mampu mengawasi peredaran obat kedaluwarsa dan palsu.

Kepala BPPT Unggul Priyanto menyatakan komitmen untuk menjaga kualitas hidup masyarakat Indonesia tercantum dalam Nawacita.

"Kesehatan itu soal akses dan pelayanan kualitas, komitmen untuk hidup sehat, integritas informasi antara rumah sakit dan puskesmas," kata dia di Gedung II, BPPT, Jakarta, Kamis (22/9).

Ia menyebut, kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas kepulauan membuat daerah butuh penghubung untuk menunjang akses dan kualitas kesehatan. Sehingga, ia menilai ICT mampu mempermudah informasi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Sementara itu, Perekayasa Utama Kehormatan BPPT, Dwisuryo Indroyono Soesilo menjelaskan, maraknya peredaran obat kedaluwarsa dan palsu menjadi alasan dibentuknya sebuah teknologi yang bernama In Healty. Ia berujar, BPPT mencoba menggandeng PNORS Australia, sebuah perusahaan dengan kompetensi bidang ICT dalam dunia kesehatan.

"Kebetulan isu masalah obat kedaluwarsa, obat palsu sudah muncul. Jawaban itu bisa keluar hari ini, untuk kabupaten/kota/puskemnas," ujar pria yang akrab disapa Indroyono itu.

Ia menjelaskan, program In Health mampu mendata keperluan obat di daerah atau puskesmas. Obat-obat tersebut akan didokumentasikan dengan baik ihwal berapa yang terpakai dan sisa. Selain itu, apabila ada user menginput obat yang tidak jelas asal sumber distributornya, maka dapat terseteksi apakah itu palsu atau tidak.