REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: William Henley, Founder Indosterling Capital
Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno hari ini dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Pelantikan yang dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Rangkaian acara berlanjut dengan Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta.
Acara-acara tersebut merupakan penanda bahwa Anies-Sandi, pasangan gubernur dan wakil gubernur yang diusung koalisi Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera, mulai bekerja. Begitu banyak permasalahan yang harus mereka tuntaskan. Mulai dari masalah klasik Jakarta, seperti banjir, kemacetan, hingga masalah lainnya.
Dalam sejumlah kesempatan, termasuk pada saat kampanye dan debat kandidat yang digelar Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, pemberantasan ketimpangan (kesenjangan) ekonomi di antara masyarakat Ibu Kota merupakan salah satu tujuan besar Anies-Sandi. Menjadi pertanyaan, mungkinkah hal ini bisa dilakukan dalam kurun waktu lima tahun kepemimpinan mereka?
Potret ekonomi Jakarta, sebagaimana yang kita ketahui bersama, merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis di Tanah Air. Dari sisi ekonomi, perekonomian Jakarta diperkirakan mencapai 70 persen dari perekonomian Indonesia.
Kemudian dari sisi pertumbuhan, ekonomi Jakarta pun tumbuh di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal II lalu mencapai 5,96 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan ekonomi nasional yang hanya tumbuh 5,01 persen sampai dengan semester I 2017.
Namun, terlepas dari fakta-fakta yang ada, Jakarta juga menyimpan masalah terkait perekonomian. Seperti dari sisi ketimpangan ekonomi.
Menurut data BPS, tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur dengan rasio gini sebesar 0,41 (Maret 2017). Angka ini meningkat 0,01 poin jika dibandingkan rasio gini pada September 2016 sebesar 0,40. Rasio gini Jakarta juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yaitu 0,393 (Maret 2017). Semakin tinggi rasio maka semakin besar ketimpangan di masyarakat.
Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan lapangan kerja. Sampai dengan Februari 2017, tingkat pengangguran terbuka di Jakarta mencapai 5,36 persen dari jumlah angkatan kerja sebanyak 5,461 juta orang. TPT Jakarta sedikit lebih tinggi dibandingkan TPT secara nasional, yaitu 5,33 persen.
Fakta lain adalah rasio penempatan kerja di Jakarta hanya 20,05 persen. Sebuah bukti sulitnya mendapatkan lapangan kerja. Sementara tingkat partisipasi kerja pun hanya 68,7 persen.
Solusi Anies-Sandi
Ketimpangan dan lapangan kerja memiliki korelasi nyata. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti apa-apa jika kesenjangan masih terjadi tanpa disertai penciptaan lapangan kerja. Kedua komponen ini juga erat kaitannya dengan kemiskinan. Untuk itu, memperluas lapangan kerja agar masyarakat miskin terbantu adalah solusi mengatasi ketimpangan.
Terkait hal ini, baik Anies maupun Sandi telah berkali-kali menyatakan, kesenjangan adalah prioritas. Caranya? Dengan meningkatkan keberpihakan terhadap ekonomi warga, yang ditopang gerakan kewirausahaan.
Solusi yang ditawarkan Anies-Sandi adalah program OK OCE (One Kecamatan, One Centre for Entrepreneurship). OK OCE merupakan ikhtiar pasangan ini untuk melahirkan 200 ribu pengusaha baru. Caranya, dengan membangun 44 Pos Pengembangan Kewirausahaan Warga di setiap kecamatan. Program ini dapat diikuti seluruh warga Jakarta, termasuk pekerja harian lepas provinsi.
Menurut data di laman jakartamajubersama.com milik Anies-Sandi, peserta OK OCE hampir mencapai 12 ribu orang (April 2017). Jumlah ini tentu bakal semakin meningkat selepas pelantikan Anies-Sandi.
Jika kita menyimak langkah-langkah melalui OK OCE, tambahan pelaku usaha UMKM baru bisa terwujud. Solusi yang ditawarkan OK OCE, yang diyakini penulis berasal dari Sandi karena berlatar pengusaha, sudah menjawab semua permasalahan.
Mulai dari pemberian dukungan dalam bentuk modal awal, distribusi hasil produk dan jasa, inovasi untuk mengembangkan produk, pendampingan perencanaan keuangan, sampai melibatkan mentor dari kalangan pebisnis top Ibu Kota.
Namun, penulis hanya ingin mengingatkan bahwa kesuksesan program Anies-Sandi itu tidak hanya bergantung kepada mereka, tetapi juga kepada aparatur sipil negara di DKI Jakarta. Seperti untuk program OK OCE, Dinas KUMKMP merupakan ujung tombak. Begitu pula camat ataupun stafnya di 44 kecamatan di seluruh Ibu Kota. Oleh karena itu, Anies-Sandi harus menjalankan tata kelola pemerintahan dengan baik.
Penulis meyakini bekal Anies sebagai birokrat tatkala menjabat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan sudah lebih dari mumpuni. Pun Sandi yang menempati pucuk pimpinan sejumlah perusahaan nasional. Tinggal bagaimana mereka mengimplementasikan pengalaman mereka hingga terasa ke level terbawah Pemprov DKI Jakarta.
Sengkarut antardinas yang masih tampak di Pemprov DKI Jakarta juga dapat menjadi bom waktu jika tidak terselesaikan. Kita masih mengingat silang sengketa antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas KUMKMP perihal pedagang kaki lima beberapa waktu. Masalah itu patut jadi perhatian karena gerakan yang tak seirama di level birokrasi jelas berbahaya. Masyarakat akan menerima imbas negatifnya.
Sebagai penutup, penulis hanya ingin menyampaikan selamat bertugas kepada Anies-Sandi. Tekad dan komitmen mereka untuk menepati janji kampanye yang berulang-ulang mereka sampaikan akan kita tunggu. Bukan hanya warga Ibu Kota rasanya, melainkan juga seluruh masyarakat Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika