REPUBLIKA.CO.ID,Oleh Yudi Latif
Bencana banjir yang melanda Jakarta dan kota-kota lain di Tanah Air mestinya menyadarkan para pemimpin bangsa, betapa rapuh perlindungan keamanan bangsa ini dengan potensi ancaman dari berbagai sumber.
Sebagian besar akar masalah dari keriskanan ini justru bermula dari mentalitas penyelenggara negara yang lebih mengutamakan kepentingan dirinya daripada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam mentalitas pemimpin yang lebih mencintai kekuasaan ketimbang kesukaan untuk mencintai, pemimpin berpesta pora di tengah penderitaan rakyatnya.
Bagi para pemimpin sejati, hujan yg membawa banjir air mata kali ini mengingatkan pentingnya kredo Agus Salim, “leiden is lijden” (memimpin adalah menderita). Dengan kredo tersebut, segera terbayang penderitaan Jenderal Soedirman, yang memimpin perang gerilya di atas tandu. Setabah gembala ia pun berpesan, “Jangan biarkan rakyat menderita, biarlah kita (prajurit, pemimpin) yang menderita.”
Zaman sudah terjungkir. Suara-suara kearifan seperti itu terasa asing untuk cuaca sekarang. Kredo pemimpin hari ini, “memimpin adalah menikmati.” Menjadi pemimpin berarti berpesta di atas penderitaan rakyat. Demokrasi Indonesia seperti baju yang dipakai terbalik: mendahulukan kepentingan lapis tipis oligarki penguasa-pemodal, ketimbang kepentingan rakyat kebanyakan (demos).
Banyak orang berkuasa dengan mental jelata; mereka tak kuasa melayani, hanya bisa dilayani. Bagi pemimpin bermental jelata, dahulukan usaha menaikkan gaji dan tunjangan pejabat berlipat-lipat; bangun gedung dan ruangan mewah agar wakil rakyat tak berpeluh-kesah; transaksikan alokasi anggaran untuk memperkaya penyelenggara negara dan partai; pertontonkan kemewahan sebagai ukuran kesuksesan; utamakan manipulasi pencitraan, bukan mengelola kenyataan.
Cukup rakyat saja yang menanggung beban derita. Biarkan rakyat Lebak Banten tetap hidup mengenaskan seperti zaman Multatuli, terus meniti jembatan gantung Ciwaru yang reyot menantang maut. Biarkan jutaan harapan hidup terampas oleh perangkap narkoba yang kian menggurita.
Biarkan petani tergusur dan terbunuh oleh keculasan aparatur negara, seperti kebiadaban pangreh praja yang menyerahkan tanah dan rakyatnya kepada tuan-tuan perkembunan kolonial di zaman tanam paksa. Biarkan petani, nelayan, perajin terus merugi: menjual murah sebagai produsen dan membeli mahal sebagai konsumen.
Biarkan rakyat di sekitar pertambangan mengalami kerusakan ekologis, kehilangan penghidupan, dan kelumpuhan sosial-budaya. Biarkan kekerasan agama berlangsung dengan menolerir segolongan pemeluk agama menikam kebebasan berkeyakinan kelompok lain asal tidak mengganggu kekuasaan.
Seperti suasana kehidupan nusantara pascaperang Jawa, kelas penguasa tersedot pusaran kolonialisme-kapitalisme, membiarkan rakyat hidup tanpa kepemimpinan. Rakyat yang menderita tanpa gembala menanti juru selamat. Maka, ketika Sarekat Islam muncul dengan pembelaannya terhadap kaum tani dan buruh yang terempas dan terputus, pemimpin utamanya seperti Tjokroaminoto sontak disambut sebagai ratu adil.
Sekarang, dari manakah sumber kepemimpinan itu bisa diharapkan? Partai-partai politik yang berkembang bukanlah solusi melainkan sumber masalah. Bung Karno berkata, “Sebuah partai harus dipimpin oleh ide, menghikmati ide, memikul ide, dan membumikan ide.” Adapun partai-partai hari ini dipimpin oleh uang, menghikmati uang, memikul uang, dan membumikan uang.
Tak ada partai yang sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi kolektif kewargaan demi kemasalahatan hidup bersama. Partai-partai gagal melahirkan kepemimpinan yang dapat mengemban amanat hati nurari rakyat. Hubungan politik digantikan oleh hubungan konsumtif. Politik mengalami proses konsumerisasi dan privatisasi.
Dengan konsumerisasi, branding recognition lewat manipulasi pencitraan menggantikan kualitas dan jati diri. Dengan privatisasi, modal menginvasi demokrasi dengan menempatkan aku dan kami di atas kita yang menimbulkan penolakan atas segala yang civic dan publik.
Kepentingan oligarki penguasa-pemodal nyaris selalu dimenangkan ketika nilai kebajikan sipil dan ideal kewargaan tak memiliki sarana yang efektif untuk mengekspresikan diri. Ketika politik terputus dari aspirasi kewargaan, pemimpin tercerabut dari suasana kebatinan rakyatnya. Pemimpin asyik meluncurkan album nyanyian keberhasilan, sementara rakyat kebanyakan meratapi penderitaan.
Mereka lupa, tak ada kemajuan bangsa tanpa pengorbanan kepemimpinan. Dari keterpurukan ekonomi Amerika Serikat, begawan ekonomi Jeffrey Sachs menulis buku The Price of Civilization (2011). Ia mengingatkan bangsa-bangsa lain agar tidak meniru jalan sesat yang membawa kemunduran AS.
Menurutnya, pada akar tunjang krisis ekonomi AS saat ini terdapat krisis moral: pudarnya kebajikan sipil di kalangan elite politik dan ekonomi. Suatu masyarakat pasar, hukum, dan pemilu tidaklah memadai bila orang-orang kaya dan berkuasa gagal bertindak dengan penuh hormat, kejujuran, dan belas-kasih terhadap sisa masyarakat lainnya dan terhadap warga dunia. “Tanpa memulihkan etos tanggung jawab sosial, tidak akan pernah ada pemulihan ekonomi yang berarti dan berkelanjutan.”
Bagi para pemimpin Indonesia, yang menjadi epigon setia fashion Amerika, kesimpulan Sachs itu bisa menjadi dering pengingat, tak ada kemajuan tanpa jangkar moral. Pilihan-pilihan kebijakan politik dan ekonomi harus dijejakkan pada kesanggupan para pemimpin mengorbankan kepentingan egosentrismenya, demi memuliakan nilai-nilai moral kenegaraan, yang menekankan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika