REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Yudi Latif
Indonesia tanpa daya muda adalah Indonesia yang menyangkal jati dirinya. Nyaris tak terbayangkan bagaimana Indonesia bisa merdeka tanpa dipelopori pergerakan kaum muda. Menulis di majalah Bintang Hindia No 14 (1905: 159), Abdul Rivai memperkenalkan istilah ”kaum muda” yang didefinisikan sebagai seluruh rakyat Hindia (muda atau tua) yang tidak lagi bersedia mengikuti aturan kuno. Sebaliknya, mereka berkehendak untuk memuliakan harga diri melalui pengetahuan dan ilmu.
Sejak itu, istilah kaum muda digunakan secara luas dalam liputan media dan wacana publik. Secara umum, istilah itu dirujuk sebagai kode eksistensial sebuah entitas kolektif yang berbagi titik kebersamaan dalam ambisi untuk memperbarui masyarakat Hindia melalui jalur pengetahuan dan kemajuan.
Lebih dari sekadar kriteria usia, kaum muda merefleksikan sikap-kejiwaan. Suatu kebaruan cara pandang yang memutus hubungan dengan tradisi jahiliah masa lalu melalui keberanian memperjuangkan visi perubahan yang menjanjikan pencerahan masa depan. Tapi, tak terhindarkan, mereka yang berani mengemban visi perubahan lebih mungkin tumbuh dari mereka yang tidak terlalu digayuti beban masa lalu. Meminjam pandangan Hatta, generasi baru kaum terdidik dengan kemampuannya untuk membebaskan diri dari hipnosis kolonial, lebih mungkin mengambil inisiatif untuk membangkitkan kekuatan rakyat dan menyediakan basis teoretis bagi aksi-aksi kolektif.
Faktanya, orang-orang muda ada di balik tonggak-tonggak terpenting kebangunan bangsa. Guru-guru belia mulai mengampanyekan gerakan kemajuan lewat pers vernakular dan perkumpulan Mufakat Guru pada akhir abad ke-19; anak-anak STOVIA memelopori gerakan kultural Budi Utomo pada 1908; pemuda-pemuda jebolan berbagai sekolah modern, termasuk Samanhudi yang lulusan sekolah ongko loro (tweede Klasse School), mengembangkan Sarekat Islam sejak 1912 sebagai pergerakan politik proto-nasionalisme; para mahasiswa mengembangkan perhimpunan Indonesia, kelompok-kelompok studi pergerakan, serta partai-partai politik nasionalis sejak 1920; pemuda-pelajar menggalang Sumpah Pemuda sebagai kode pembentukan blok nasional pada 1928; bahkan revolusi kemerdekaan pada 1940-an dilukiskan Ben Anderson sebagai revolusi pemuda.
Kenanglah Tan Malaka! Ia telah menjadi pemimpin Partai Komunis pada usia 24 tahun. Kenanglah Sukarno, ia mendirikan dan memimpin Partai Nasional Indonesia pada usia 26 tahun. Kenanglah Sjahrir, ia memimpin Pendidikan Nasional Indonesia pada usia 22 tahun. Kenanglah Mohammad Roem, ia telah menjadi ketua Lajnah Tandfiziyah Barisan Penyadar PSII pada usia 29 tahun. Bandingkan dengan usia para pemimpin politik Indonesia saat ini.
Mengapa pada usia belia para pendiri bangsa telah memegang kendali kepemimpinan politik. Kejarangan orang berpendidikan tinggi di masa itu yang memahami gramatika gerakan politik modern menjadi salah satu alasan yang menempatkan mereka dalam posisi terhormat.
Namun, itu bukan satu-satunya alasan. Di tengah represi kolonial, para pendukung politik etis masih mendorong dan merayakan tumbuhnya ekspresi kemajuan di kalangan angkatan baru kaum terdidik.
Sebaliknya, selama 32 tahun rezim Orde Baru, tokoh-tokoh muda progresif dikucilkan dari dunia pendidikan dan politik. Patrimonialisme kepemimpinan Orde Baru menjadikan mesin-mesin politik lebih mengakomodasi onderdil-onderdil tua yang selalu pas melayani setelan kuasa dalam segala cuaca. Kehidupan politik berjalan tanpa partisipasi dan rejuvenasi. Pemampatan alih generasi terjadi dengan mengestafetkan kebusukan tradisi kuasa dalam lapisan-lapisan generasional.
Lebih dari 30 tahun kepemimpinan politik Indonesia mengalami pemampatan dalam alih generasi. Maka, Orde Reformasi hanya menghadirkan para pemimpin tua dengan watak ”Peterpan” yang tak kunjung dewasa.
Selama sepuluh tahun Orde Reformasi digulirkan, berbagai perubahan pada sisi prosedur serta kelembagaan politik dan ekonomi memang telah terjadi dalam skala yang masif. Akan tetapi, perubahan pada aspek lahiriah itu tak didukung oleh perubahan mendasar pada aspek kejiwaan.
Jiwa-jiwa tua mewarnai kepemimpinan nasional, menghasilkan performa Indonesia yang diwarnai kelemahan elan vital, ketumpulan visi, dan kepengecutan daya juang. Singkat kata, Indonesia yang kehilangan daya mudanya.
Peringatan hari Kebangkitan Nasional harus dijadikan momentum untuk memudakan kembali jiwa Indonesia. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan transformasi paradigmatik dalam kebudayaan. Strategi kebudayaan harus melakukan reorientasi pada dimensi mitos, logos, dan etos. Kepercayaan kembali pada potensi kaum muda sebagai agen perubahan, pengukuhan kembali ilmu sebagai ukuran kehormatan, pemupukan etos kerja lewat pendidikan karakter yang memuliakan akhlak dan meritokrasi berbasis aktualisasi ragam kecerdasan insani, serta pemulihan kembali jiwa politik sebagai seni memperjuangkan kebajikan hidup bersama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika