Kadin mengusulkan adanya insentif nonfiskal bagi investor.
JAKARTA -Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan tax holiday. Keberadaan tax holiday inilai masih diperlukan oleh dunia usaha. Keputusan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi antara Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Kamis (4/9).
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik kebijakan perpanjangan tax holiday. Akan tetapi, menurut Kadin, kebijakan ini perlu dikaji kembali. Pasalnya, tax holiday hanya dinikmati oleh segelintir perusahaan. Tax holiday adalah pemberian fasilitas insentif fiskal berupa pemotongan pajak.
Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Daerah Tertinggal Kadin Indonesia Natsir Mansyur mengatakan, saat ini, pengusaha yang menikmati tax holiday bisa dihitung jari.
Sebab, untuk mendapatkan fasilitas ter sebut, birokrasinya sangat panjang. "Seharusnya, sistem birokrasi di kita itu diminimalkan," ujarnya kepada Republika, Jumat (5/9).
Panjangnya sistem birokrasi di Indonesia, lanjut dia, berdampak pada mandeknya investasi. Menurut Natsir, banyak investor yang mengurungkan niatnya untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Padahal, para investor tersebut telah mengantongi izin dari (BKPM) Badan Koordinasi Penanaman Modal .
Dalam rapat koordinasi tersebut juga dibahas mengenai keluhan-keluh an dalam pemrosesan tax holiday. Berdasarkan hasil evaluasi, lamanya proses pengurusan tax holiday masih menjadi kendala. Karena itu, pemerin tah berjanji akan mempercepat prosesnya.
Selama ini, diakui Menko Per ekono mian Chairul Tanjung, negara-negara tetangga menawarkan sistem tax holiday yang lebih menarik ketimbang Indonesia. Diharapkan dengan diperpanjangnya penerapan tax holiday, investasi yang masuk ke Indonesia akan semakin besar, di samping un tuk menciptakan sektor industri yang unggul. "Harapannya, impor kita berkurang atau ekspor bertambah secara luar biasa," kata Chairul.
Untuk mendorong daya saing Indonesia, pemerintah telah membentuk tim yang terdiri atas BKPM, Kemenperin, dan Kemendag dengan Kemenkeu sebagai pemimpinnya. Selain bertugas menyelesaikan panjangnya prosedur tax holiday, tim ini juga mengevaluasi berbagai keputusan menteri keuangan.
Tim ini diberikan tenggat waktu hingga akhir September untuk menye lesaikan masalah perubahan prose dur pengurusan tax holiday. "Saya minta urusan prosedur tax holiday diselesaikan akhir September sehingga Oktober sudah bisa dibawa ke rapat."
Lebih jauh Natsir menuturkan, selain tax holiday, sebaiknya pemerintah juga memberikan insentif nonfiskal kepada investor, seperti infrastruktur yang memadai, ketersedian gas, serta bahan penunjang lainnya. rep:Ita Nina Winarsih/c88, ed: nidia zuraya
Ikuti Whatsapp Channel Republika