JAKARTA – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, program klaster pertanian potensial untuk mempercepat terwujudnya target swasembada pangan di Tanah Air. Kementerian Koperasi dan UKM sedang menyiapkan program klaster pertanian untuk mendukung swasembada pangan.
"Untuk tahap awal, saat ini sudah disiapkan lima klaster pertanian pada lima daerah dengan masing-masing luas lahan 1.000 hektare, nantinya akan ada 65 klaster pertanian yang saya perkirakan mampu mengurangi, bahkan menghentikan ketergantungan terhadap beras impor," kata Puspayoga di Jakarta, akhir pekan lalu.
Kelima daerah yang disiapkan itu adalah Sukabumi, Lampung, Banyumas, Demak, dan Bojonegoro. Dari kelimanya, klaster Sukabumi sudah berjalan, selebihnya masih dalam proses.
Kata Puspayoga, klaster pertanian di Sukabumi menggandeng PT Pertamina yang menyalurkan dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). Sebanyak 2.400 petani yang tergabung dalam klaster cukup berperan untuk memproduksi, sedangkan saprodi (sarana produksi padi) disiapkan oleh koperasi. Sementara PT yang dibentuk (PT BUMR) membeli gabah kering panen (GKP) seharga Rp 4.500 per kilogram (kg), kemudian memasarkannya.
Puspayoga menilai, beberapa daerah di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi bagian dari klaster pertanian yang melibatkan koperasi. Ia mencontohkan, Bojonegoro, Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai klaster pertanian.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta adanya pengelompokan sektor pertanian di dalam negeri. Presiden juga mengarahkan pemerintah daerah agar berfokus pada produksi tanaman spesifik, sehingga memiliki komoditas unggul masing-masing.
"Jangan kita tanam campur-campur sehingga tidak fokus," kata Presiden dalam rapat kerja nasional Kementerian Pertanian (Kementan), beberapa waktu lalu.
Presiden mencontohkan, penanaman khusus komoditas jagung di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya, penanaman khusus untuk komoditas bawang di Solok, Sumatra Barat.
Presiden mengarahkan pemerintah daerah agar berfokus pada produksi tanaman spesifik, sehingga memiliki komoditas unggul masing-masing. Presiden meminta pemerintah daerah mengkaji komoditas pertanian yang baik untuk ditanam di wilayahnya. "Tanpa itu, jangan harap pertanian akan lompat produksinya," kata dia.
Presiden meminta, jika produksi pertanian telah mengalami peningkatan, sejumlah badan usaha desa ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu mengorganisasi para petani agar dapat berproduksi dengan efisien dan berdaya saing di tingkat internasional.
Presiden juga mengatakan, perlunya memaksimalkan pengembangan sektor pertanian di perbatasan dengan tujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan di daerah pelosok, tetapi juga ditujukan untuk meningkatkan ekspor ke sejumlah negara tetangga.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah berupaya membangun lumbung pangan perbatasan di lima wilayah, yaitu Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua. Ia menjelaskan, sudah terbangun sawah di daerah perbatasan dengan luas 4.000 hektare untuk membangun lumbung di daerah pinggiran sekaligus rencana ekspor ke negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Australia.
Amran juga menegaskan, siap menindaklanjuti permintaan orang nomor satu di Tanah Air tersebut. "Itu benar, karena klaster untuk skala ekonomi," kata Amran.
Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian (Kementan) Muhammad Syakir menambahkan, pihaknya telah melakukan pemetaan terkait komoditas unggul di setiap wilayah Indonesia.
Prinsip clustering tersebut ada yang mayor dan minor. Syakir mengatakan, Kabupaten Dompu selama ini mengandalkan jagung sebagai komoditas unggulannya. Tapi, bukan berarti di kabupaten tersebut tidak terdapat komoditas pertanian lainnya, meski kurang optimal hasil akhirnya. rep: Melisa Riska Putri/antara, ed: Citra Listya Rini
