JAKARTA — Laporan keuangan Kementerian Perhubungan 2013 berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini merupakan perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan tidak menduga jika Kemenhub akan mendapat opini WTP dari BPK. Dalam kurun lima tahun terakhir (2008-2012), Kementerian Perhubungan selalu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). "Bahkan, pada 2007 sempat mendapat opini disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat," ujar dia, Selasa (10/6).

Berdasarkan catatan BPK, ada beberapa kelemahan pada tahun-tahun sebelumnya yang menjadi pengecualian dalam opini laporan Keuangan Kemenhub, antara lain, piutang bukan pajak dan utang pihak ketiga. Selain itu, permasalahan aset serta penyimpangan pertanggungjawaban belanja barang dan belanja modal.

Dari hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun lalu yang telah dilaksanakan oleh BPK secara dua tahap, yaitu pada akhir 2013 dan awal 2014, jajaran Kemenhub dinilai telah berkomitmen untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Sehingga, pada tahun ini dapat meraih predikat atau opini WTP. Menhub memberikan apresiasi kepada jajarannya yang telah berhasil mengatasi berbagai permasalahan laporan keuangan sehingga mendapat opini WTP.

"Ini sejarah bagi Kemenhub, saya bangga karena kalian telah mengatasi permasalahan tersebut dan saya minta ini dipertahankan," kata dia. rep:aldian wahyu ramadhan ed: fitria andayani

Ikuti Whatsapp Channel Republika