Membengkaknya subsidi BBM dapat memperburuk perekonomian Indonesia tahun depan.
JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mewariskan masalah beban subsidi energi pada pemerintahan berikutnya. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2015 yang disampaikan Presiden SBY di hadapan Sidang Paripurna DPR-DPD RI, pemerintah mencantumkan kenaikan subsidi energi dalam anggaran tahun depan.
Dalam pidatonya, Presiden SBY memastikan, pemerintah baru mempunyai cukup ruang dan waktu untuk perbaikan anggaran. Nota Keuangan dan RAPBN 2015 yang disusun pemerintahan transisi masih bersifat acuan.
RAPBN 2015, menurut Presiden, hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah baru nantinya dapat memasukkan berbagai program yang direncanakan lima tahun mendatang. Namun, Indonesia tak boleh lengah karena tantangan di masa depan masih ada. "Seperti krisis ekonomi global dan bencana alam di dalam negeri yang tak kunjung henti," kata Presiden di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
Kenaikan subsidi energi dalam RAPBN 2015 terjadi pada pos subsidi bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar nabati (BBN), LPG tabung 3 kg, dan LGV dengan alokasi sebesar Rp 291,1 triliun. Besaran tersebut mengalami kenaikan Rp 44,6 triliun dibandingkan APBN Perubahan 2014 yang jumlahnya Rp 246,49 triliun.
Adapun subsidi listrik mengalami penurunan. Dalam APBNP 2014, subsidi listrik mencapai Rp 103,8 triliun.Sedangkan dalam RAPBN 2015, subsidi listrik dicantumkan Rp 72,4 triliun atau terjadi penurunan sekitar Rp 31,3 triliun.
Anggaran belanja non- Kementerian Negara dan Lembaga dalam RAPBN 2015 direncanakan sebesar Rp 779,3 triliun. Anggaran ini dialokasikan, antara lain, untuk belanja subsidi dan pembayaran utang bunga.
Anggaran belanja subsidi dalam RAPBN 2015 dialokasikan sebesar Rp 433,5 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp 363,5 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp 70,0 triliun.
Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM dan masih meneruskan upaya penghematan konsumsi BBM dengan pembatasan waktu dan tempat pembelian. Dia menyarankan, pemerintah mendatang segera membangun kilang minyak.
Menurut Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, sebenarnya kenaikan harga BBM sudah diperhitungkan dalam nota keuangan 2015.
Apabila harga BBM naik tahun ini, tidak akan ada perubahan anggaran."Tapi, masalahnya itu keputusan politik, bukan hitung-hitungan angka," ujarnya.
Pengamat ekonomi dari LIPI Latif Adam mengkhawatirkan pembengkakan alokasi subsidi BBM dapat mem perburuk kondisi
perekonomian Indonesia tahun depan. "Jika kebijakan subsidi BBM tetap dipertahankan seperti ini, maka saya pesimistis APBN akan mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi kita di masa datang."
Sedangkan pengamat energi Pri Agung Rakhmanto mengatakan, subsidi BBM selalu menjadi beban bagi anggaran tahun berikutnya. Dia mencontohkan, APBN 2014 yang kemudian dilakukan penambahan subsidi senilai Rp 100 triliun dalam APBN Perubahan 2014. Menurut dia, penyebab utama selalu membengkaknya beban subsidi BBM lantaran harga BBM tak pernah dinaikkan.
Pengamat ekonomi Ahmad Erani Yustika menilai, keputusan SBY yang memberikan kelonggaran bagi pemerintahan baru untuk mengutak-atik subsidi BBM sebagai langkah yang bijak. rep:meiliani fauzaiah/satya festiani/ ichsan emrald alamsyah/ahmad islamy jamil/c88, ed:eh ismail
Ikuti Whatsapp Channel Republika